jejakkriminal.net. : 05 September 2025
Jakarta – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mencuat. Sejumlah partai politik di Senayan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2029 tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau penunjukan pemerintah pusat.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan gagasan bahwa gubernur sebaiknya ditunjuk oleh pemerintah pusat, sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Menurutnya, pola ini dapat mengurangi biaya politik yang selama ini tinggi dalam Pilkada langsung.
“Pilkada langsung menimbulkan biaya politik yang sangat besar dan berpotensi melahirkan praktik korupsi. Kita perlu mengkaji format yang lebih efisien, salah satunya dengan kembali ke model DPRD,” ujar Muhaimin.
Sementara itu, Partai Golkar melalui pernyataan Ketua Umumnya menegaskan partai berlambang pohon beringin ini sejak awal telah mengusulkan agar kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, dipilih oleh DPRD. Golkar menilai mekanisme ini dapat memperkuat fungsi pengawasan legislatif dan menekan politik uang.
Partai NasDem menawarkan “jalan tengah.” Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar presiden mengajukan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD, kemudian DPRD memilih salah satu melalui sidang paripurna.
Meski belum menjadi kesepakatan resmi, wacana Pilkada tak langsung tengah dikaji lebih dalam oleh DPR. Beberapa fraksi mendukung simulasi sistem ini sebagai respons atas tingginya biaya politik, polarisasi, dan kerentanan praktik transaksional dalam Pilkada langsung.
Pengamat politik menilai perubahan mekanisme Pilkada memerlukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta konsensus nasional mengingat pemilihan langsung telah menjadi praktik demokrasi sejak 2005.
Hingga kini, pemerintah dan partai-partai masih mengumpulkan masukan publik sebelum memutuskan arah final sistem Pilkada pada 2029. (TL)
.png)
Posting Komentar untuk "Golkar, NasDem, Dan PKB Gulirkan Wacana Pilkada Tak Langsung Untuk 2029"