Probolinggo, Jejakkriminal.net -
Diterjang isu miring kelola MBG, politisi PDIP Kabupaten Probolinggo jawab begini.
Kader PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi dua DPRD Kabupaten Probolinggo Dedi Purnomo mendadak jadi buah bibir.
Ia diterjang isu miring terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah instruksi tegas DPP PDIP yang melarang kadernya 'main' di program itu.
Isu itu mencuat setelah satu media online memuat foto dan berita tentang keberadaan anggota komisi dua itu berpose di sisi kendaraan yang diduga memuat peralatan masak milik sala satu dapur MBG di kabupaten Probolinggo. Dalam unggahan berita Dedi dinilai melanggar garis kebijakan partai.
Ditemui di rumahnya, Dedi menyangkal isu tersebut, Ia menyampaikan sejauh ini dirinya tetap tegak lurus terhadap intruksi partai.
"Tidak benar dan tidak berani cawe-cawe program MBG. Intruksi partai sudah sangat jelas, tiga pilar partai, struktural, legeslatif, dan eksekutif hanya turut serta mengawasi program MBG agar transparan dan tepat sasaran, bukan untuk menjadi pengelola atau vendor" kata Edi Senin,(30/3).
Disinggung terkait pemberitaan media online, dirinya menyampaikan terkejut dengan berita tersebut.
"Saya juga kaget, sejauh ini saya belum pernah dikonfirmasi tiba-tiba muncul berita seperti itu. Saya sangat berharap diberikan ruang untuk memberikan keterangan sebagai hak jawab saya, biar semua clear." Lanjut Edi.
Disinggung tentang foto dirinya berada di lokasi kendaraan yang diduga memuat peralatan masak untuk dapur MBG , Dedi tak menampik foto itu adalah dirinya, namun Ia menolak jika dikaitkan sebagai pengelola ataupun vendor.
"Ya itu memang saya waktu berada di rumah sala satu teman. Tapi bukan sedang kelolala MBG atau ikut -ikutan, ndak lah. Makanya konfirmasi itu penting, biar tidak salah tafsir. Saya tau kosekuensinya jadi sampai detik ini tetap tegak lurus intruksi partai" Pungkas legislator PDIP itu
Sekedar diketahui, Kader PDI Perjuangan dilarang terlibat dalam jejaring rantai bisnis program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Pengabaian atas larangan itu akan dilihat sebagai bentuk pelanggaran disiplin. Maka, sanksi akan dijatuhkan jika melanggar.
Larangan itu tertuang dalam surat edaran bernomor 940/IN/DPP/II/2026 yang dikeluarkan pada 24 Februari 2026.
Surat itu ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. ( Siyam ).
.png)
Posting Komentar untuk "Diterjang Isu Miring Kelola MBG, Politisi PDIP Kabupaten Probolinggo Jawab Begini"