Bongkar Skandal Desa Patalagan! Sertifikat Tanah Warga Diduga Digadaikan, Kepala Desa Menghilang

by Arga widura Mei 24, 2025 Posting Komentar

KUNINGAN-Jejakkriminal.net

Skandal memalukan kembali mencuat dari Desa Patalagan, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Kepala desa setempat, Dayat, diduga keras menjadi dalang dalam praktik penggadaian 31 sertifikat tanah milik warga—dokumen sah dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang seharusnya dilindungi negara. Bukannya memberikan kepastian hukum, aparat desa justru diduga menyalahgunakan kepercayaan rakyat demi kepentingan pribadi.

Sudah lima tahun berlalu, namun sertifikat yang menjadi hak legal warga belum juga kembali ke tangan pemiliknya. Lebih miris, warga mengaku telah membayar lunas seluruh biaya administrasi. Namun yang mereka dapatkan hanya janji kosong dan pengabaian dari pihak desa.

“Kami dibohongi. Ini bukan kelalaian, tapi pengkhianatan! Kepala desa harus bertanggung jawab dan mundur sekarang juga!” tegas Solihin, salah satu warga yang menjadi korban.

Situasi kian memanas. Warga kini terang-terangan menuntut pencopotan kepala desa dan audit total terhadap kinerja pemerintahan desa. Mereka menilai, pembiaran selama bertahun-tahun ini merupakan bentuk kelicikan yang sistematis.

“Bukan hanya Dayat, seluruh perangkat desa yang terlibat harus diperiksa. Ini bukan sekadar salah urus, ini perampasan hak rakyat kecil!” ujar seorang tokoh masyarakat dengan nada tinggi.

Ironisnya, saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung, Kepala Desa Dayat justru tak tampak batang hidungnya. Ketika dicari ke kantor desa, yang tersisa hanya perangkat baru yang terkesan lepas tangan.

“Panitia PTSL yang dulu sudah mundur semua. Kami tidak tahu-menahu. Silakan ke kepala desa langsung,” ujar Kaur Pemerintahan singkat, seolah tak peduli dengan kegelisahan warga.

Warga pun tak tinggal diam. Bersama tokoh masyarakat, mereka telah melayangkan laporan resmi ke Polres Kuningan. Mereka menuntut pengusutan tuntas dan pengembalian sertifikat sebagai bukti sah milik rakyat.

> "Jika hukum tidak bertindak, kami yang akan bertindak," ujar seorang warga dengan suara lantang.

Skandal ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi soal keadilan dan masa depan warga yang dirampas oleh oknum tak bertanggung jawab di balik meja kekuasaan.

(tim)