BKD DPRD Madina Segera Memanggil Legislator Fraksi Golkar yang Dikabarkan Jarang Masuk Kantor

Mandailing Natal - Sumatera Utara, jejakkriminal.net - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BKD DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyatakan akan segera memanggil seorang legislator dari Fraksi Golkar 'Nasrul Hilmi Nasution terkait dengan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam sejumlah agenda kedewanan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap informasi yang beredar mengenai frekuensi kehadiran anggota dewan tersebut di kantor DPRD.

Ketua BKD DPRD Madina 'Soripada saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa langkah pemanggilan terhadap yang bersangkutan akan dapat disimpulkan setelah menggelar terlebih dahulu rapat BKD terkait hal tersebut.

‎"Sebelum melakukan pemanggilan kami rapat dulu anggota BKD, hasil rapat nanti akan bisa disimpulkan," kata Soripada.

Pelanggaran disiplin anggota dewan tentunya memiliki mekanisme/prosedur, dan hal itu sudah menjadi bagian dari tugas dan tupoksi BKD DPRD. Namun terkait hal ini, BKD otomatis dipandang perlu untuk melakukan evaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada atas absensi tanpa alasan oleh seorang wakil rakyat.

Ketua DPD Golkar Madina Aswin Parinduri yang dikonfirmasi lewat telepon selular nya mengaku belum mendapat laporan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Madina.

‎

‎"Terkait ketidak hadiran Hilmi itu saya belum dapat laporan dari Ketua Fraksi Golkar Madina,"ucapnya singkat. (18/11/2025)

‎

Kasus ini menjadi perhatian publik di Madina, mengingat pentingnya peran anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat berharap agar BKD DPRD Madina dapat menyelesaikan masalah ini secara transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi anggota dewan yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Nasrul Hilmi Nasution diketahui menjabat sebagai Sekretaris Komisi III di DPRD Madina. Dalam agenda Fraksi sendiri, Nasrul Hilmi jarang mengikuti kegiatan Komisi padahal Komisi III di DPRD itu memiliki peran yang signifikan dalam berbagai bidang pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan.(MJ)