Polemik Portal Tamansari - Banjarsawah, Alih Alih Turun Lapangan, Kadishub Probolinggo Pilih Datangi Konser Jazz Bromo

Foto amatir suasana pintu masuk lokasi jazz Bromo

KABUPATEN PROBOLINGGO, jejakkriminal.net— Di tengah gelombang protes masyarakat terkait polemik portal jalan Tamansari - Banjarsawah yang kian memanas, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto justru menuai sorotan tajam.

Alih-alih turun tangan menyelesaikan masalah yang meresahkan warga, pejabat tinggi tersebut malah kedapatan di kawasan hotel Jiwa Jawa lokasi sebuah konser jazz di Gunung Bromo, Jumat (25/7).

Sala satu warga sempat mengabadikan moment keberadaan kepala dinas yang sempat viral karena hilang dari rombongan kerja bupati Probolinggo beberapa waktu lalu itu mengenakan setelan celana , jaket, hingga penutup kepala warna hitam.

Disisi lain sejumlah element masyarakat menunggu Kebijakan kondisi portal yang lumpuh tak berfungsi di ruas jalan Tamansari - Banjarsawah Kabupaten Probolinggo terus menjadi buah bibir.

Hal ini selain terkait pemeliharaan jalan juga tentang keselamatan pengguna jalan yang merasa terancam karena banyak truk besar melintas di jalan selebar tiga meter itu.

Protes dan perdebatan panas bahkan telah terjadi di ruang-ruang publik maupun media sosial. Namun, respons dari instansi yang memegang kendali penuh atas kebijakan lalu lintas itu justru jauh panggang dari api.

Alih-alih membuka ruang dialog atau menemui warga yang melakukan audiensi, sang Kepala Dinas Dishub Kabupaten Probolinggo terpantau memilih hadir di acara festival musik jazz yang digelar meriah pada akhir pekan ini.

"Kami di bawah ini pusing memikirkan jalan keluar. Tapi pejabat terkait malah asyik nonton musik jazz. Ini bentuk pelecehan terhadap keresahan rakyat," ujar salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.

Sikap abai yang ditunjukkan oleh pejabat tersebut langsung memicu gelombang kritik pedas dari berbagai kalangan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengamat kebijakan publik lokal.

Mereka menilai tindakan tersebut mencederai etika birokrasi dan menunjukkan rendahnya kepekaan sosial (sense of crisis) di erah kepemimpinan saat ini dalam menyikapi masalah krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan.

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi yang dikirimkan ke kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo belum memberikan keterangan resmi atau klaster klarifikasi terkait polemik ini. (.)