Masyarakat bertanya,siapa bertanggung jawab jika Data tidak sesuai kondisi di lapangan ?
Ketua Tipikor HSB,Harimau Sumatra Bersatu DPC OKI.Achmad kurni Angkat bicara.
OKI - Gelombang keluhan masyarakat terkait tidak lagi menerima bantuan sosial program keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya kembali menjadi perhatian.
Sejumlah masyarakat mengaku sebelumnya menerima bantuan,namun setelah terjadi perubahan atau pemuktahiran data desil bantuan mereka tidak lagi diterima,persoal an ini menimbulkan keresahan terutama bagi keluarga yang secara nyata masih berada dalam kondisi ekonomi sulit.
Yang jadi pertanyaan publik bukan sekedar mengapa bantuan dihentikan..? Tetapi juga apakah data yang menjadi dasar penghentian bantuan tersebut benar benar sesuai dengan kondisi masyarakat dilapangan ?"
JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB.
Pemuktarian data sosial bukan pekerjaan satu pihak saja data tunggal sosial ekonomi Nasional (DTSEN) Melibatkan sejumlah unsur pemerintah termasuk BPS,Kemetrian sosial,Dinas Sosial kab.OKI,pemerintahan Desa/kelurahan serta pihak yang melakukan verifikasi dan pendampingan program sosial.
Ketika itu masyarakat mempertanyakan perubahan desil atau terhentinya bantuan, jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab antarintansi.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan.. 1.Dari mana data awal penerima berasal? 2.Mengapa desil seseorang bisa berubah? 3.siapa yang melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi warga? 4.Apakah perubahan data sudah dibanding kan dengan kondisi nyata dilapangan? 5.bagaimana prosedur bagi masyarakat yang merasa datanya salah?
DATA SALAH MASYARAKAT YANG MENANGGUNG AKIBATNYA.
Data pemerintah memang harus terus di perbaruhi Namun pembaruhan data harus diikuti dengan mekanisme verifikasi dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberadaanya.
Apabila data masyarakat ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,siapa yang harus memperbaikinya?" Apakah masyarakat harus bejuang sendiri? Apakah pemerintah desa/kelurahan harus melakukan verifikasi ulang? Apakah Dinas sosial harus melakukan pengusulan dan pemuktarian? Atau terdapat persoalan pada proses pengolahan dan pemeningkatan data? Jangan mencari kambing hitam yang harus dicari adalah sumber persoalanya dan bagaimana solusinya.
Bansos merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,karna itu akurasi data menjadi sangat penting.
Masyarakat miskin jangan sampai kehilangan bantuan karna persoalan administrasi dan data.
Sebaiknya bantuan juga harus benar benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
.png)
Posting Komentar untuk "Bansos Pkh Banyak Terhenti Data Desil DiPertanyakan"