DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG SELATAN DIDESAK TRANSPARAN TANGANI DUGAAN KASUS DI SMPN 1 Tanjung Bintang LAMPUNG SELATAN*SEKDIN CAHYADI* KORWIL 3 ROHYATI, BUNGKAM

Lampung Selatan,, Jejakkriminal.net 

Sejumlah pihak mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan untuk segera memberikan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di SMPN 1 Tanjung bintang Lampung Selatan yang saat ini menjadi sorotan publik. 

Tidak hanya soal pengelolaan anggaran. kebijakan Kepala SMPN 1 Tanjung Bintang yang diduga merekomendasikan orang tua/wali murid untuk membeli seragam wajib melalui sekolah juga jadi sorotan .tahun lalu PPDB juga mengatasnamakan komite siswa baru harus beli kursi sendiri, kemana dana bos. 

Kebijakan tersebut dinilai memberatkan orang tua dan berpotensi melanggar Permendikbud No. 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Dalam aturan itu jelas: sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam di tentu.

"Kami menduga ada pembiaran. Dinas Pendidikan seperti tutup mata. Padahal laporan dan keluhan dari orang tua sudah lama masuk," Ungkap Yai edi Lampung Selatan, 15 September 2026 .

Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan orang tua siswa terhadap awak media terkait "pembelian kursi secara mandiri", "Pembelian seragam melalui sekolah di SMPN 1 Lampung Selatan pada tahun anggaran.sebelumnya dan seragam setiap tahun ajaran baru 

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Lampung Selatan terkait tindak lanjut atas dugaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai keseriusan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan di bawah naungannya.

"Kami berharap Dinas Pendidikan tidak menutup mata. Publik berhak tahu bagaimana proses penanganan dan hasil audit internalnya," ujarnya

publik meminta Dinas Pendidikan Lampung Selatan untuk membuka informasi terkait hasil pengawasan di SMPN 1 tanjung bintang Lampung Selatan

"Audit segera jika perlu lakukan kerja sama dengan APH , jika memang ditemukan indikasi pelanggaran tinindaklanjuti secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut"

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan Syaifulloh, S.Pd., M.Pd saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan sekolah berjalan sesuai aturan. Publik berharap kasus ini ditangani secara profesional dan akuntabel demi kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Tuntutan kami

1.Dinas Pendidikan Lamsel segera buka suara,dan audit khusus ke SMPN 1 Tanjung Bintang

2.Evaluasi Kepala Sekolah terkait dugaan haruskan pembelian seragam melalui sekolah 

3.Libatkan APH jika ditemukan unsur pidana dalam pengelolaan dana dan pengadaan di sekolah

4.usut apa dasar yang memberanikan komite dan pihak sekolah berani menyuruh peserta didik baru beli kursi sendiri 

Hingga berita ini terbit baik komite , kepala sekolah bungkam tidak menjawab konfirmasi awak media 

( Riski )

Location:

Berbagi :