Banjir Hantam Tanggul Sungai Batang Merao di Koto Lua, Proyek Rp12,9 Miliar Disorot! Masyarakat Desak BWSS VI Jambi Turun Audit

 

KERINCI, JEJAKKRIMINAL.NET – Kualitas pembangunan tanggul penahan Sungai Batang Merao di Kabupaten Kerinci kembali menjadi sorotan tajam. Tanggul yang dibangun melalui proyek bernilai hampir Rp13 miliar tersebut dilaporkan mengalami kerusakan setelah dihantam derasnya aliran air sungai.

Kondisi kerusakan terlihat di kawasan Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dokumentasi bertanggal Kamis, 19 November 2026, pukul 10.16 WIB, memperlihatkan bagian tebing atau tanggul di sisi sungai mengalami pengikisan cukup serius. Struktur tanah pada bagian tepi tampak terbuka, sementara material batu di bagian atas terlihat tidak lagi tertahan secara utuh.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin proyek pembangunan tanggul yang menelan anggaran belasan miliar rupiah justru menghadapi persoalan kerusakan ketika berhadapan dengan derasnya aliran sungai?

Masyarakat pun mulai mempertanyakan kualitas pengerjaan, spesifikasi konstruksi, serta efektivitas pengawasan terhadap proyek yang seharusnya menjadi pelindung kawasan dari ancaman banjir dan abrasi sungai.

ANGGARAN RP12,9 MILIAR, KUALITAS PEKERJAAN DIPERTANYAKAN

Berdasarkan papan informasi proyek yang berada di lokasi kegiatan, pekerjaan tersebut merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Provinsi Jambi.

Proyek dengan nama kegiatan Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Batang Merao Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini berada di bawah Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VI Provinsi Jambi, dengan PPK Sungai dan Pantai.

Dalam papan proyek tercantum nilai kontrak sebesar Rp12.997.306.250, bersumber dari APBN, dengan tanggal kontrak 27 Februari 2026 dan masa pelaksanaan 300 hari kalender.

Sementara itu, PT Ponjen Mas tercantum sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan konsultan supervisi adalah CV Bintang Sembilan Konsultan KSO PT Mitra Cipta Engineering.

Besarnya anggaran tersebut tentu bukan angka kecil. Uang yang digunakan merupakan uang negara, sehingga setiap pekerjaan wajib mengutamakan kualitas, ketahanan konstruksi, transparansi, serta pertanggungjawaban kepada publik.

Jika benar bagian tanggul mengalami kerusakan akibat derasnya aliran air, maka kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius. Apakah konstruksi sudah sesuai spesifikasi teknis? Bagaimana kualitas material yang digunakan? Bagaimana metode pemasangan batu dan penguatan tebing? Serta sejauh mana konsultan supervisi menjalankan fungsi pengawasan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung.

MASYARAKAT DESAK BWSS VI JAMBI TURUN DAN LAKUKAN AUDIT

Masyarakat meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Provinsi Jambi agar tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.

BWSS VI diminta segera turun langsung ke lokasi Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi tanggul yang mengalami kerusakan.

Bahkan, masyarakat mendesak agar dilakukan audit teknis dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, spesifikasi material, metode pengerjaan, volume pekerjaan, hingga sistem pengawasan di lapangan.

Sebab, proyek yang menghabiskan anggaran Rp12,9 miliar lebih tersebut seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran ketika debit air sungai meningkat.

Jangan sampai uang rakyat yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian sungai terkesan terbuang sia-sia apabila hasil pekerjaan tidak mampu bertahan menghadapi kondisi aliran sungai.

Masyarakat juga meminta agar pihak kontraktor pelaksana dan konsultan supervisi dimintai penjelasan secara terbuka mengenai kondisi kerusakan tersebut.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian spesifikasi, kekurangan volume, atau kelalaian dalam pelaksanaan maupun pengawasan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diminta mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum dan kontrak yang berlaku.

JANGAN SAMPAI PROYEK MILIARAN RUPIAH HANYA MENJADI PEMBOROSAN ANGGARAN

Pembangunan tanggul Sungai Batang Merao sejatinya merupakan infrastruktur penting untuk melindungi kawasan permukiman, lahan masyarakat, serta aktivitas ekonomi warga dari ancaman banjir.

Karena itu, kualitas pekerjaan tidak boleh hanya dinilai dari selesainya pembangunan atau tampilan fisik semata. Ketahanan konstruksi dan kesesuaian dengan perencanaan teknis merupakan hal yang jauh lebih penting.

Kerusakan yang terlihat di Koto Lua harus menjadi momentum bagi BWSS VI Jambi untuk melakukan evaluasi secara transparan dan menyeluruh. Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah kerusakan disebabkan oleh tingginya debit air, faktor alam, persoalan desain, mutu material, metode pelaksanaan, atau faktor lainnya.

Publik tidak membutuhkan sekadar penjelasan normatif. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, pemeriksaan yang objektif, dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari BWSS VI Jambi, PPK Sungai dan Pantai, PT Ponjen Mas maupun konsultan supervisi.

Redaksi Jejakkriminal.Net membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diamanatkan Kode Etik Jurnalistik.

Kini pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab apabila tanggul yang dibangun menggunakan anggaran negara hampir Rp13 miliar mengalami kerusakan? BWSS VI Jambi harus segera turun ke lapangan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, dan kualitas pembangunan tidak boleh dikompromikan!

(ADL)

Posting Komentar untuk "Banjir Hantam Tanggul Sungai Batang Merao di Koto Lua, Proyek Rp12,9 Miliar Disorot! Masyarakat Desak BWSS VI Jambi Turun Audit"


Ads :