JANGAN BIARKAN DEMOKRASI BERLUTUT DI HADAPAN KEKUASAAN!
www.jejakkriminal.nett
Lampung, Rabu,18 November 2026
Bendum DPD Bara JP Lampung: Edo Z
Ada saatnya bangsa harus berhenti terpukau oleh gemerlap istana dan mulai mencermati bayang-bayang kekuasaan yang tumbuh di belakangnya. Sebab, demokrasi tidak selalu runtuh oleh suara tembakan. Terkadang, ia melemah perlahan ketika kekuasaan terlalu terkonsentrasi, kritik dipersempit, dan seluruh arah politik seolah hanya ditentukan oleh segelintir elite.
Polemik mundurnya Gibran Rakabuming Raka dan munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa pengganti Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur. Ini adalah momentum untuk menguji ke mana arah demokrasi Indonesia: menuju keseimbangan kekuasaan atau justru menuju dominasi politik yang semakin terkonsentrasi di sekitar Prabowo dan Gerindra.
Gibran telah menjadi pusat badai politik. Dasco kemudian muncul sebagai nama yang diperhitungkan. Sementara Prabowo memegang kewenangan menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Di sinilah pertanyaan kritis harus disuarakan: apakah pergantian RI-2 sedang membuka ruang bagi keseimbangan baru, atau justru menjadi jalan untuk memperluas dominasi satu poros kekuasaan?
Kita tidak boleh membiarkan pertanyaan ini tenggelam dalam riuhnya perebutan jabatan.
Dasco bukan sekadar nama dalam bursa politik. Posisinya di parlemen dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan menjadikannya figur penting dalam konsolidasi politik. Jika kekuasaan eksekutif dan pengaruh politik parlemen semakin terkonsentrasi pada poros yang sama, maka demokrasi membutuhkan pengawasan yang jauh lebih kuat.
Sebab, parlemen tidak boleh kehilangan keberaniannya untuk mengawasi pemerintah. Koalisi tidak boleh berubah menjadi tembok yang menutup kritik. Dan loyalitas politik tidak boleh lebih tinggi daripada loyalitas kepada konstitusi.
Kita tidak sedang menolak Prabowo. Kita juga tidak sedang menghakimi Dasco. Yang harus dilawan adalah setiap kecenderungan pemusatan kekuasaan yang berpotensi melemahkan keseimbangan demokrasi.
Inilah makna perlawanan politik yang sesungguhnya: bukan mengganti satu penguasa dengan penguasa lain, melainkan memastikan tidak seorang pun merasa memiliki negara.
Gibran boleh menjadi babak yang telah berlalu. Dasco boleh menjadi nama yang sedang diperhitungkan. Prabowo boleh memegang mandat pemerintahan. Tetapi Indonesia bukan milik satu partai, satu keluarga, atau satu lingkaran elite.
Rakyat tidak memilih demokrasi untuk sekadar menyaksikan pergantian pemain di panggung kekuasaan. Rakyat memilih demokrasi agar kekuasaan tetap memiliki batas, hukum tetap berdiri tegak, dan suara berbeda tidak diperlakukan sebagai ancaman.
Jangan biarkan kursi RI-2 menjadi pintu masuk bagi dominasi politik. Jangan biarkan konsolidasi kekuasaan mengubur tradisi pengawasan. Jangan biarkan demokrasi hanya menjadi upacara lima tahunan, sementara keputusan-keputusan besar semakin jauh dari jangkauan rakyat.
Sebab, kekuasaan tanpa pengawasan adalah ladang kesewenang-wenangan. Kekuasaan tanpa kritik adalah istana yang perlahan kehilangan jendela. Dan pemerintahan tanpa keseimbangan hanya akan mendengar gema suaranya sendiri.
Kami percaya, mencintai pemerintahan bukan berarti harus membenarkan seluruh tindakannya. Mendukung negara bukan berarti menyerahkan seluruh kekuasaan tanpa pengawasan. Dan menjadi warga negara yang setia bukan berarti harus kehilangan keberanian untuk berkata tidak.
Inilah saatnya rakyat menjaga demokrasi. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberanian berpikir, bersuara, mengawasi, dan menuntut pertanggungjawaban.
Sebab Indonesia terlalu besar untuk dikuasai oleh satu poros, terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh ambisi elite, dan terlalu sakral untuk dijadikan papan catur perebutan kekuasaan.
Biarlah istana berdiri megah, tetapi jangan biarkan demokrasi berlutut di hadapan kekuasaan.
Kekuasaan boleh berada di tangan pemerintah, tetapi kedaulatan tetap milik rakyat!

.png)



Posting Komentar untuk "Gibran, Dasco, dan Prabowo: Ketika Kursi RI-2 Menjadi Pintu Masuk Dominasi Politik dan Konsolidasi Kekuasaan"