Ketika Gibran Memilih Mundur, Gerindra Menguat, Jokowi Menanti Arah, dan Rakyat Mulai Menagih Makna Kekuasaan


 SATU KURSI KOSONG, TIGA KARUNG KOPI, DAN LUKA RAKYAT DI BALIK TIRAI ISTANA


Ketika Gibran Memilih Mundur, Gerindra Menguat, Jokowi Menanti Arah, dan Rakyat Mulai Menagih Makna Kekuasaan


Oleh: Faisol Sanjaya

Ketua DPD BARAJP Lampung


---


RAKYAT PERNAH BERKORBAN, TETAPI JANGAN MINTA MEREKA TERUS DIKORBANKAN


Menjelang subuh di Pekon Bertuah, Tanggamus, Wak Sudi duduk termenung di antara pohon kopi dan jambu monyet. Embun masih menggantung di ujung daun. Angin pegunungan membawa dingin, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dingin di dadanya: kenangan tentang perjuangan yang pernah ia pertaruhkan demi sebuah harapan politik.


Tiga karung kopi pernah ia jual. Bukan untuk membeli jabatan, bukan untuk mendekati kekuasaan, melainkan untuk membantu perjuangan relawan. Ia percaya kepada Jokowi dan Gibran. Ia berjuang siang dan malam karena mengira kesetiaan rakyat akan dijawab dengan kesetiaan kepada rakyat.


Namun, hari ini, ketika kabar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sampai ke kampungnya, Wak Sudi kembali bertanya:


Apakah kekuasaan masih mengingat orang-orang kecil yang dahulu mengantarnya ke istana?


Pertanyaan Wak Sudi bukan sekadar kegelisahan seorang petani. Itu adalah suara jutaan rakyat yang pernah memberikan tenaga, waktu, harta, bahkan harga diri demi sebuah cita-cita perubahan.


GIBRAN MUNDUR: KURSI BUKAN SEGALANYA


Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada MPR.


Dalam suratnya, ia menyampaikan bahwa negara dan masyarakat Indonesia harus dijaga melebihi dirinya sendiri.


Ada pesan politik yang patut direnungkan dari keputusan tersebut.


Mundur tidak selalu berarti kalah. Melepaskan jabatan tidak selalu berarti menyerah. Terkadang, seseorang justru memperlihatkan kedewasaan politik ketika bersedia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya.


Jika keputusan itu dimaknai sebagai pengorbanan demi menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI, maka itulah pelajaran kenegarawanan yang layak dihargai.


Namun, apabila terdapat dugaan tekanan, intrik, atau operasi politik senyap yang merugikan dirinya, semuanya harus dibuka secara terang. Jangan biarkan dugaan kejahatan politik menjadi kabut yang menutupi kebenaran. Rakyat berhak mengetahui fakta, dan hukum harus bekerja tanpa pandang bulu.


Sebab, republik ini terlalu besar untuk dipertaruhkan dalam permainan politik di balik tirai.


GERINDRA MENGUAT, JOKOWI MENUNGGU ARAH


Kini, setelah kursi RI-2 kosong, perhatian politik mengarah kepada Presiden Prabowo, Gerindra, dan sejumlah nama yang mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti.


MPR telah menjadwalkan sidang pengisian jabatan Wakil Presiden pada 9 Desember 2026.


Jika kelak kursi itu diisi kader Gerindra, publik tentu berhak bertanya: apakah ini murni pertimbangan kemampuan dan kepentingan negara, atau bagian dari konsolidasi kekuasaan?


Jokowi pun menghadapi babak baru. Pengaruh politik yang dibangun selama sepuluh tahun tidak otomatis diwariskan kepada keluarga ataupun kelompok pendukungnya.


Demikian pula Gerindra. Kekuatan partai tidak boleh diterjemahkan sebagai hak untuk menguasai seluruh ruang kekuasaan.


Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi pemenang pertarungan elite. Ia adalah amanah konstitusi.


ANGKA SURVEI ADALAH PERINGATAN, BUKAN SEKADAR ANGKA


Survei SMRC Oktober 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen, sementara 53,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas.


Memang, survei lembaga lain menunjukkan angka yang berbeda. Namun, satu hal tidak boleh diabaikan: kepercayaan publik bukan sesuatu yang abadi.


Ketika harga kebutuhan pokok menekan keluarga, pekerjaan semakin sulit dicari, dan rakyat menunggu keadilan, pertarungan siapa yang mendapatkan kursi kekuasaan menjadi semakin jauh dari persoalan kehidupan masyarakat.


Rakyat tidak sedang membutuhkan pesta pergantian jabatan. Rakyat membutuhkan kepastian hidup.


JANGAN SAMPAI TIGA KARUNG KOPI MENJADI SIMBOL PENGKHIANATAN


Kembali kepada Wak Sudi.


Di kebun kopi itu, ia memandang matahari yang perlahan muncul. Tiga karung kopi yang dahulu dijualnya mungkin telah lama habis. Tetapi kenangan tentang perjuangan itu masih hidup.


Ia tidak ingin membenci siapa pun. Ia hanya tidak ingin melihat rakyat kembali diperalat.


Baginya, mencintai seorang pemimpin bukan berarti harus membenarkan seluruh tindakannya. Mendukung pemerintahan bukan berarti kehilangan hak untuk mengkritik. Dan menjadi relawan bukan berarti menyerahkan akal sehat kepada kekuasaan.


Inilah saatnya rakyat bangun dari romantisme politik.


Jangan melawan dengan kebencian. Lawanlah dengan keberanian moral, persatuan, suara kritis, gerakan damai, dan keberanian menuntut pertanggungjawaban.


Awasi kekuasaan. Kawal proses konstitusi. Tolak politik uang. Bongkar penyalahgunaan wewenang melalui bukti dan jalur hukum.


Sebab, kekuasaan yang tidak diawasi mudah berubah menjadi kesombongan. Kekuasaan yang tidak dikritik mudah melahirkan kerakusan.


PENUTUP: ISTANA BOLEH BERGANTI PENGHUNI, TETAPI REPUBLIK BUKAN MILIK MEREKA


Gibran telah memilih mundur. Prabowo menghadapi ujian menentukan arah pemerintahan. Gerindra berada dalam momentum konsolidasi. Jokowi menghadapi kenyataan bahwa pengaruh politik harus terus dibuktikan, bukan sekadar diwariskan.


Namun, ada satu pihak yang tidak boleh kembali dilupakan: rakyat.


Kepada para pemimpin, ingatlah bahwa sebelum kalian duduk di istana, ada rakyat yang berpanas-panasan di jalan, ada petani yang menjual hasil kebunnya, ada relawan yang meninggalkan keluarganya, dan ada orang-orang kecil yang menggantungkan harapan pada janji perubahan.


Jangan jadikan kesetiaan mereka sebagai tangga untuk naik, lalu lupakan mereka setelah sampai di puncak.


Kami tidak sedang mengajak rakyat membenci kekuasaan. Kami mengajak rakyat berhenti takut kepada kekuasaan yang lupa batas.


Sebab, republik ini tidak dibangun untuk memanjakan keluarga, partai, atau kelompok tertentu. Republik ini dibangun untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.


Dan apabila kekuasaan mulai rakus, rakyat tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengingatkan.


Wak Sudi mungkin hanya seorang petani di Pekon Bertuah. Tetapi suaranya mewakili sesuatu yang jauh lebih besar: nurani rakyat yang tidak bisa dibeli dengan jabatan.


Tiga karung kopi boleh habis untuk perjuangan. Namun, jangan sampai harga diri rakyat ikut dijual kepada kekuasaan.


KURSI BOLEH BERGANTI, PEMIMPIN BOLEH SILIH BERGANTI, TETAPI KEDAULATAN TETAP MILIK RAKYAT!

Posting Komentar untuk "Ketika Gibran Memilih Mundur, Gerindra Menguat, Jokowi Menanti Arah, dan Rakyat Mulai Menagih Makna Kekuasaan"


Ads :