Ketika Nasionalisme Berhadapan dengan Politik Kekerabatan dan Nafsu Jabatan


 MERAH PUTIH JANGAN DIJADIKAN TAMENG BAGI-BAGI KEKUASAAN!


www.jejakkriminal.nett


Kamis, 19 November 2026


Oleh: TARYONO

Ketua DPD BARAJP Sulawesi Tenggara


Ada ironi di negeri ini: atas nama Merah Putih, kekuasaan dibangun; atas nama persatuan, kepentingan dipertemukan; tetapi ketika jabatan mulai berputar di lingkaran elite dan keluarga kekuasaan, rakyat berhak bertanya: di mana batas antara pengabdian kepada negara dan kepentingan kekuasaan?


Presiden Prabowo Subianto kerap menggaungkan Merah Putih sebagai simbol perjuangan dan pengabdian. Namun, nasionalisme tidak cukup hanya diteriakkan di podium. Ia harus dibuktikan melalui keteladanan, keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.


Sorotan publik terhadap banyaknya posisi strategis yang dikaitkan dengan adik Presiden, Hashim Djojohadikusumo, semestinya menjadi momentum untuk membuka ruang transparansi. Bukan soal hubungan darah semata, melainkan soal etika kekuasaan, potensi konflik kepentingan, dan prinsip kesetaraan dalam negara demokrasi.


Negara bukan perusahaan keluarga. Jabatan bukan warisan. Kekuasaan bukan mesin pembagi kemakmuran bagi lingkaran sendiri.


Gerindra sebagai kekuatan politik pendukung pemerintahan tentu memiliki hak memperjuangkan kadernya. Namun, pemerintahan tidak boleh berubah menjadi panggung distribusi jabatan berdasarkan loyalitas dan kedekatan politik.


Pasca-proses pelantikan wakil presiden, sudah saatnya postur kabinet dan jajaran komisaris BUMN dievaluasi secara menyeluruh. Bukan untuk membuka babak baru bagi-bagi kursi, apalagi sekadar mengakomodasi kader yang belum memperoleh jabatan.


Kabinet membutuhkan negarawan, bukan pemburu posisi. BUMN membutuhkan profesional, bukan sekadar penerima kompensasi politik.


Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika elite sibuk mengatur kursi, sementara persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa.


Kita harus mengingatkan bahwa kritik bukan pengkhianatan dan pertanyaan bukan permusuhan. Justru keberanian mengoreksi kekuasaan adalah bagian dari kecintaan terhadap republik.


Presiden Prabowo memiliki kesempatan membuktikan bahwa semboyan Merah Putih bukan sekadar retorika politik. Ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan berapa banyak orang dekat yang memperoleh jabatan, melainkan berapa banyak rakyat yang merasakan keadilan dan kesejahteraan.


Sejarah tidak pernah mengabadikan kekuasaan hanya karena banyaknya kursi yang berhasil dibagikan. Sejarah mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsanya.


Jangan biarkan nasionalisme menjadi selimut kepentingan elite. Jangan biarkan loyalitas mengalahkan integritas. Jangan biarkan republik menjadi panggung tempat kekuasaan diwariskan melalui kedekatan.


Sebab Indonesia tidak didirikan untuk memakmurkan segelintir orang, melainkan untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.


MERAH PUTIH ADALAH KEHORMATAN BANGSA, BUKAN TAMENG KEKUASAAN.


Jabatan boleh berganti, kekuasaan boleh berpindah, tetapi pertanggungjawaban sejarah tidak pernah selesai.


TARYONO

Ketua DPD BARAJP Sulawesi Tenggara

Posting Komentar untuk "Ketika Nasionalisme Berhadapan dengan Politik Kekerabatan dan Nafsu Jabatan"


Ads :