Terbukti Langgar Kode Etik, Anggota Polri EHS Dijatuhi Sanksi PTDH Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal

 



JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri berinisial EHS dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).


Putusan tersebut dijatuhkan setelah EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.


Selain sanksi pemberhentian, sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan EHS merupakan tindakan tercela.


Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan konsep Bersih ke Dalam.


Menurutnya, penegakan aturan berlaku bagi seluruh personel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk keseriusan institusi dalam menjaga integritas internal.


Sidang KKEP tersebut turut disaksikan Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. Ia menilai mekanisme persidangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Meski demikian, EHS menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang berlaku melalui Komisi Banding.


Polri menegaskan pengawasan dan penegakan kode etik terhadap seluruh personel akan terus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.


Komitmen Bersih ke Dalam diharapkan dapat memperkuat integritas personel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.


Bob.h

Posting Komentar untuk "Terbukti Langgar Kode Etik, Anggota Polri EHS Dijatuhi Sanksi PTDH Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal"


Ads :