Aliansi Sipil Desak KPK Tangkap Dalang Korupsi Mempawah, Soroti Kader Baru Gerindra yang Diduga Berlindung dari Hukum

Kalimantan Barat – 1 Juni 2025Beredar seruan Desakan terhadap penegakan hukum yang tegas dan bebas dari intervensi politik kembali menggema dari akar rumput. Kali ini, suara keras datang dari *Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi*, yang akan menyampaikan pernyataan sikap terbuka di bundaran tugu degulis untan kota Pontianak tanggal 2 Juni 2025 terkait mandeknya penanganan kasus korupsi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Dalam seruan aksi yang disampaikan di watsap dan media, aliansi menyoroti dua hal utama: lambannya pengusutan kasus korupsi yang menyeret instansi publik di daerah, dan adanya indikasi bahwa oknum-oknum yang terlibat justru kini berupaya berlindung di balik partai politik.

Tak hanya kepada KPK, tuntutan juga dilayangkan kepada *Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar)* agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi di lingkungan *BP2TD (Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat) Mempawah*, yang dinilai stagnan tanpa kepastian hukum. Aliansi menilai proses hukum harus berjalan adil dan transparan, bukan berhenti karena tekanan dari kelompok tertentu.

Menariknya, dalam sikap politik yang cukup berani, aliansi ini juga secara terbuka *menyatakan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Terpilih Prabowo Subianto*, yang dalam visinya menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu pilar utama pemerintahan ke depan. Namun, mereka juga *mengkritisi praktik perlindungan politik terhadap pelaku korupsi , termasuk yang diduga dilakukan oleh individu yang baru saja bergabung ke Partai Gerindra.

Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyerukan agar seluruh elemen bangsa, terutama aparat penegak hukum dan partai politik, tidak memberikan ruang kompromi terhadap pelaku korupsi. Mereka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara

*total, sistemik, dan tanpa pandang bulu*

Pernyataan ini disambut luas oleh masyarakat sipil di Kalimantan Barat, dan menjadi alarm bagi lembaga penegak hukum agar tidak membiarkan praktik impunitas terus berlangsung.

Red/Am