JEJAK KRIMINAL.NET JABAR,Garut- BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kertajaya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, memiliki program ketahanan pangan dengan anggaran Rp. 239 juta, yang digunakan untuk ternak lele dan pembelian padi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes yang bernama Yoyo, bahwa BUMDes telah menerima transfer anggaran dari desa tahap satu sebesar Rp. 143 juta dan tahap kedua sebesar Rp. 96 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk ternak lele sebesar Rp. 50 juta dan pembelian padi sebesar Rp. 189 juta.
"Saya jadi ketua BUMDes baru tiga bulan jalan lah tahun 2025 ini, kalo tahun sebelum nya itu Pak Ido, nah sekarang kan saya baru melangkah dan sudah menerima transperan anggaran dari desa tahap satu 143 juta, dan yang kedua 96 juta dan itu ada di dua bidang usaha seperti budi daya lele dan padi", tandas Yoyo, rabu (13-08-2025).
Ketua BUMDes Yoyo, lebih menjelaskan lagi mekanisme program BUMDes di Desa Kertajaya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, " tahap awal itu lebih ke ternak Lele pak, dan itu di berikan ke para kader di masing masing RW yaitu 16 RW pak, dan menghabis kan anggaran 50 juta pak, sisa nya di alokasikan ke pembelian padi dan di tambah kan dengan anggaran yang sekarang 96 juta pak di Rw 1", tambah Yoyo.
Program wajib BUMDes ketahanan pangan 20% dari dana desa di desa kertajaya ini, telah menyalurkan dana mencapai Rp. 239 juta rupiah dengan masing-masing bidang seperti ternak Lele Rp. 50 juta, dan pembelian padi Rp. 189 juta (tahap 1 Rp. 93 juta tahap 2 Rp. 96 juta).
Namun, ketika awak media melakukan investigasi, ditemukan bahwa ada ketidaktransparan dalam penggunaan anggaran BUMDes di lokasi penggilingan padi, seperti tidak terpampang nilai anggaran.
Hal lain, Ketua BUMDes meminta agar investigasi tidak berlanjut ke bidang ternak lele dengan alasan bahwa semuanya aman.
Sementara itu, Pemerintah Desa Kertajaya belum memberikan jawaban yang memuaskan tentang pelaksanaan BUMDes yang terdahulu ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp kepada Sekdes. Sekdes meminta untuk menghubungi Kepala Desa terlebih dahulu karena Kepala Desa memiliki kekuasaan dan perlu diinformasikan.
APBDes TA 2025 juga tidak terlihat di kantor desa, namun Sekdes memberikan jawaban bahwa APBDes awal telah dipampang sebelum perubahan dan akan dipasang kembali di akhir tahun Desember 2025 setelah perubahan dan realisasi kegiatan selesai.
Dalam hal ini, Program ketahanan pangan di Desa Kertajaya yang dikelola oleh BUMDes tampaknya tidak transparan dalam beberapa aspek, seperti tidak adanya informasi anggaran yang terpampang tentang pelaksanaan program BUMDes di lokasi penggilingan padi.
Adapun tentang BUMDes yang terdahulu, Pemerintah desa tidak memberikan jawaban yang memuaskan tentang pelaksanaan nya. Ketidaktransparan ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan akuntabilitas program ketahanan pangan di Desa Kertajaya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut.
.png)
Posting Komentar untuk "BUMDes Desa Kertajaya Mliki Masalah Transparans Tentang Pengelolaan Anggaran Yang Tidak Akuntable"