Opini: Jejekkriminal.net. 10 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto kembali mengguncang panggung politik nasional lewat reshuffle kabinet keduanya pada 8 September 2025. Sebanyak lima menteri diganti, dan satu kementerian baru dibentuk, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini bukan sekadar pergantian personel, tetapi cerminan dari upaya konsolidasi politik sekaligus penyesuaian arah kebijakan pemerintahan.
Konsolidasi Koalisi dan Loyalitas Politik
Pergantian sejumlah menteri dinilai sebagai upaya Prabowo memperkuat kontrol politik di dalam kabinet. Masuknya nama-nama dekat lingkaran presiden, seperti Ferry Juliantono dan Mukhtarudin, memperlihatkan bahwa loyalitas menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Reshuffle ini bukan hanya soal kinerja, melainkan juga soal memastikan tidak ada friksi politik di tubuh koalisi. Prabowo ingin kabinet yang solid dan sepenuhnya berjalan di bawah arahan presiden,” kata seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Pergeseran Arah Ekonomi
Penggantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan oleh Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan terbesar. Sri Mulyani dikenal ketat menjaga disiplin fiskal, sedangkan Purbaya lebih fleksibel dalam mendukung target ambisius Prabowo: pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal pergeseran kebijakan ekonomi pemerintah ke arah lebih ekspansif, dengan belanja negara yang lebih besar untuk program-program populis dan pembangunan. Namun, di sisi lain, pasar merespons negatif. Indeks saham Jakarta sempat anjlok hingga 1,8%, sementara nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif.
Simbolisme Politik dan Basis Dukungan
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat dukungan politik berbasis keagamaan. Dengan menempatkan Mochamad Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya, Prabowo menunjukkan perhatian khusus pada isu pelayanan haji, yang memiliki sensitivitas politik tinggi di masyarakat.
Tantangan Ke Depan
Meski reshuffle memberi ruang konsolidasi, Prabowo masih menghadapi tantangan. Kekosongan posisi definitif Menko Polhukam dan Menpora menunjukkan adanya kalkulasi politik yang belum final. Selain itu, respons pasar terhadap pencopotan Sri Mulyani menjadi alarm bagi kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.
“Reshuffle ini memperkuat basis politik Prabowo, tapi konsekuensi ekonominya bisa jangka panjang. Pertanyaannya, apakah loyalitas politik mampu sejalan dengan tuntutan stabilitas ekonomi?” ujar analis politik senior dari CSIS.
Kesimpulan
Reshuffle kabinet kali ini memperlihatkan dua wajah: di satu sisi konsolidasi kekuasaan dan loyalitas politik presiden semakin kokoh; di sisi lain, muncul risiko terhadap kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Dengan arah baru yang lebih populis dan ekspansif, Kabinet Merah Putih kini menghadapi ujian besar: menyeimbangkan kepentingan politik dengan kredibilitas ekonomi.
(TL)
.png)
Posting Komentar untuk "Reshuffle Kabinet Prabowo: Konsolidasi Kekuasaan Dan Pergeseran Arah Politik"