KadinKes Madina Gagal : Pembangunan Puskesmas Sibanggor Jae Amburadul

KadinKes Madina Gagal : Pembangunan Puskesmas Sibanggor Jae Amburadul

Mandailing Natal | jejakkriminal.net
Pembangunan Puskesmas Sibanggor Jae, Kecamatan Sibanggor, Kabupaten Mandailing Natal, hingga menjelang akhir tahun anggaran 2025 ini tampak masih amburadul, tidak tuntas, dan jauh dari standar pelayanan kesehatan.

Proyek yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal ini kini menuai sorotan tajam dari SATMA AMPI Madina.

Demikian dikatakan Muhammad Saleh Bendahara Satma Ampi Mandailing Natal, kepada Wartawan, jum'at (26/12/2025).

Disebutkannya, bahwa kondisi fisik bangunan di lapangan menunjukkan lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Puskesmas yang seharusnya menjadi fasilitas vital bagi masyarakat justru terkesan dikerjakan asal-asalan.

“ini proyek strategis bidang kesehatan. Namun faktanya, sampai akhir tahun kondisinya masih amburadul. Pertanyaannya, mana pengawasan yang dilakukan dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal?”, ucap Muhammad Saleh.

SATMA AMPI Madina juga menyoroti tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal sebagai pengguna anggaran dan penanggung jawab utama kegiatan. Menurutnya, Kadis Kesehatan tidak bisa lepas tangan atas buruknya kualitas dan lambannya progres pembangunan Puskesmas Sibanggor Jae.

“Kami menduga lemahnya kontrol dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi salah satu penyebab proyek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kadis harus bertanggung jawab secara moral dan administratif", sebut Muhammad Saleh.

Selain itu, kata Aktivis Satma Ampi Madina itu, Sahjan diduga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Namun hingga kini, SATMA AMPI Madina menilai tidak terlihat adanya langkah tegas dari PPK untuk memastikan proyek sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan tenggat waktu.

SATMA AMPI Madina mendesak Inspektorat Daerah, BPK, serta semua Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaksana proyek dan PPK, tetapi juga terhadap peran dan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.

“Jika ditemukan indikasi pembiaran, kelalaian, atau bahkan dugaan penyimpangan anggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih", ucap Muhammad Saleh.

SATMA AMPI Madina menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh dijadikan ajang main-main anggaran, karena menyangkut langsung hak dasar masyarakat, "tegas Saleh". (Martua)

Location:

Berbagi :