Transparansi Program Makan Bergizi Gratis di Kerinci Diuji, Menu Dinilai Tak Proporsional

KERINCI, Jejakkriminal. Net – Pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, kini berada di bawah sorotan tajam publik. Program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan nutrisi anak bangsa diduga telah diselewengkan menjadi ajang bisnis oleh pihak pengelola dapur, memicu mosi tidak percaya dan desakan pencopotan dari para wali murid.

Berdasarkan investigasi lapangan dan laporan warga pada Senin (2/3/2026) di PAUD Desa Koto Kapeh, paket makanan yang diterima siswa jauh dari standar gizi seimbang. Paket tersebut dilaporkan hanya berisi buah salak, jeruk, roti, dan 5 butir kurma. Tidak ditemukan unsur protein hewani maupun karbohidrat utama (nasi) yang menjadi pilar program nasional ini.

Keresahan publik semakin memuncak pada Selasa (3/3/2026). Di lokasi berbeda, Dapur MBG Siulak menyalurkan paket serupa namun dengan klaim harga yang mencengangkan. Dalam rincian Harga Pokok Produksi (HPP) yang beredar, satu porsi paket berisi dua jeruk, salak, roti, telur, dan kacang diklaim bernilai Rp 10.700.

Kesenjangan Anggaran dan Realita Lapangan

Para wali murid menilai rincian harga tersebut sangat tidak rasional dan mencurigai adanya manipulasi anggaran di tingkat pengelola. Kesenjangan antara nilai uang negara yang dikeluarkan dengan fisik makanan yang diterima anak-anak menjadi dasar tudingan bahwa pengelola lebih mengutamakan margin keuntungan daripada kualitas gizi.

"Ini sudah tidak masuk akal. Anggaran Rp 10.700 per porsi tapi isinya hanya makanan ringan. Kami melihat program ini hanya dijadikan ajang bisnis sepihak. Jika tidak mampu memenuhi standar pusat, kami mendesak agar pengelola dapur di wilayah Siulak segera dicopot," tegas salah seorang wali murid yang mewakili suara masyarakat setempat.

Desakan Audit Investigasi

Masyarakat kini menuntut transparansi penuh terkait pengelolaan dana MBG di wilayah Siulak. Mereka menilai tindakan pengelola yang tidak mengindahkan petunjuk teknis (juknis) pusat merupakan bentuk pembangkangan terhadap instruksi Presiden terkait penanganan stunting dan gizi nasional.

Hingga Selasa malam, pihak pengelola Dapur MBG Kecamatan Siulak maupun instansi terkait di Kabupaten Kerinci masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait alasan perubahan menu serta validitas harga per porsi yang dipersoalkan warga.

Masyarakat mendesak Satgas MBG Pusat, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum untuk segera turun ke lapangan melakukan audit investigasi. Warga menegaskan tidak akan berhenti melakukan pengawasan hingga ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program hak dasar anak sekolah ini.

(Tim)