Konflik Agraria Belum Kelar, Benny Utama Minta Aparat Berpihak Kepada Rakyat

by Muttaqin Lubis Mei 21, 2026 Posting Komentar

Jakarta_ jejakkriminal.net_ Anggota DPR RI Benny Utama menyoroti masih maraknya konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, persoalan agraria bukan sekadar sengketa tanah, tetapi menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat kecil dan masyarakat adat yang selama ini merasa terpinggirkan.

Dalam pernyataannya, Putra Pasaman ini menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama dalam menghadapi konflik lahan yang melibatkan korporasi besar. Ia juga mengingatkan aparat kepolisian agar tetap mengedepankan perlindungan masyarakat dan tidak menjadi alat kepentingan pihak tertentu dalam penyelesaian konflik agraria.

“Kasus agraria bukan hanya soal tanah, tapi soal keadilan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Negara harus hadir dan berpihak pada rakyat,” ujar Benny.

Benny turut menyoroti kasus konflik agraria Nangahale di Nusa Tenggara Timur yang menyeret sejumlah aktivis dan pejuang agraria ke ranah hukum. Dalam kasus tersebut, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk advokat dan aktivis agraria.

Ia menjelaskan, tiga tersangka telah memasuki tahap penuntutan, sementara satu lainnya masih dalam proses pelengkapan berkas P19 oleh penyidik dan kejaksaan. Kondisi ini dinilai menjadi perhatian serius karena kriminalisasi terhadap pejuang agraria dinilai masih sering terjadi.

Sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut, Benny mengusulkan agar Komisi III DPR RI segera mengirim surat kepada kepolisian dan kejaksaan terkait penanganan kasus itu. Menurutnya, langkah tersebut penting agar proses hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat kecil. (TL)

Selain itu, Benny juga meminta Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria agar bekerja lebih maksimal dalam mencari solusi menyeluruh terhadap berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Ia berharap reformasi agraria sejati dapat diwujudkan demi menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, khususnya petani dan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari tanah mereka.