Benny Utama Minta Polri Berdiri di Pihak Rakyat dalam Konflik Agraria

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berdiri di pihak rakyat dalam menangani berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menjadi pelindung masyarakat dan tidak boleh terkesan berpihak kepada kepentingan korporasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Benny Utama menyikapi maraknya kasus yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pejuang agraria dan masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Menurutnya, kondisi seperti itu tidak boleh terus berulang karena berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Tentunya kita semua tidak berharap hal-hal seperti kriminalisasi ini terus terjadi. Polisi tentu harus berada dalam posisi melindungi masyarakat, jangan sampai polisi menjadi alat korporasi," ujar Benny Utama dalam pernyataannya yang dipublikasikan oleh Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Benny menilai Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Karena itu, setiap penanganan perkara yang berkaitan dengan konflik lahan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan prinsip keadilan.

Menurut Benny, masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan hak-haknya tidak boleh serta-merta diposisikan sebagai pihak yang melanggar hukum tanpa melalui proses yang adil dan transparan. Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini tentu tidak kita inginkan ke depan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus terus dijaga melalui penegakan hukum yang berkeadilan," katanya.

Benny juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa agraria dapat mengedepankan dialog dan penyelesaian yang mengutamakan kepentingan masyarakat serta kepastian hukum. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik di tengah masih tingginya konflik agraria di berbagai daerah. Banyak kalangan berharap aparat penegak hukum mampu menjadi penengah yang adil, sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi tanpa menghambat iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. (TL)

Location:

Berbagi :