Kudus, jejakkriminal.net
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kudus menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Kudus, kawasan Alun-alun Simpang Tujuh, Jumat (19/6/2026).
Aksi yang berlangsung secara terbuka tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa dengan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kritik serta tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi mengenai berbagai persoalan yang dinilai perlu segera mendapatkan perhatian.
Koordinator Umum Aksi AMB, Galih Faruqi, mengatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi.
“Tujuan dari aksi ini adalah untuk menyampaikan beberapa aspirasi melalui penyampaian tuntutan secara terbuka kepada pemerintah,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan utama, yakni mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan program MBG dan KOPDES, menjamin kesejahteraan serta perlindungan hak guru Indonesia, serta mengembalikan arah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kudus mengembalikan arah pembangunan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memperluas kebijakan pemanfaatan DBHCHT melalui evaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2026.
Mahasiswa juga menuntut Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan beasiswa daerah, serta penguatan riset dan inovasi.
Di bidang lingkungan, massa aksi mendesak pemerintah daerah menghentikan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal dan memastikan adanya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga meminta DPRD Kabupaten Kudus membuka ruang transparansi yang lebih luas terhadap seluruh proses kerja legislatif. Transparansi tersebut, menurut mereka, dapat diwujudkan melalui publikasi media dan siaran langsung (live streaming) yang mencakup agenda rapat, pembahasan kebijakan, hasil keputusan, hingga kinerja DPRD.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi terwujudnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
( Udin )
.png)
Posting Komentar untuk "Desak Evaluasi MBG hingga Pemanfaatan DBHCHT, Aliansi Mahasiswa Bergerak Kudus Gelar Aksi Besar"