Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak maksimal dan ketiadaan transparansi memicu kekecewaan warga setempat.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Kamis (20/8/2026), unit usaha budidaya domba yang dikelola BUMDes Tenjowaringin menunjukkan kemunduran signifikan.
Angka kematian ternak yang tinggi membuat populasi domba menyusut drastis alih-alih memberikan kontribusi bagi kas desa.
Direktur BUMDes Tenjowaringin, Absor, membenarkan bahwa program ketahanan pangan tersebut menerima alokasi dana penyertaan modal sebesar Rp280 juta. Dana tersebut seluruhnya dialokasikan untuk budidaya domba dengan realisasi pembelanjaan awal sebanyak 93 ekor.
"Kambing yang dipelihara mengalami kematian yang cukup tinggi. Jangankan menghasilkan PADes, jumlah kambing saja tidak bertambah, justru berkurang drastis," ujar Absor saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Tenjowaringin, Abdul Hadi, tidak menampik tingginya angka kematian ternak proyek BUMDes tersebut. Namun, ia bergeming bahwa hal itu murni dipicu oleh faktor iklim.
"Kambing banyak yang mati itu fenomena alam yang tidak bisa ditawar. Memang ada beberapa kali penyertaan modal ke BUMDes, namun di era kepemimpinan saya baru dua kali: dulu untuk pengembangan desa wisata sebesar Rp75 juta, dan sekarang pada tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelas Abdul Hadi.
Di sisi lain, warga sekitar menuding lemahnya tata kelola dan minimnya transparansi sebagai pemantik utama keterpurukan proyek tersebut.
Di lokasi peternakan, baliho proyek memang terpasang, namun tidak mencantumkan rinci total anggaran maupun rincian alokasi pembelanjaan.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengkritik keras sistem perawatan ternak yang dinilai sangat tidak proporsional.
"Kambing banyak yang mati itu karena kurang perawatan. Meringankan beban kerja untuk puluhan domba hanya diserahkan ke dua orang pekerja. Ditambah musim kemarau saat ini, pakan rumput sulit didapat. Domba kurang pakan, akhirnya pada mati," tegasnya.
Sorotan publik kini tertuju pada efektivitas pengawasan penggunaan dana desa di Tenjowaringin. Masyarakat mendesak adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh agar alokasi anggaran ratusan juta rupiah tersebut tidak menguap tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
.png)
Posting Komentar untuk "Program Ketahanan Pangan di Tenjowaringin Terancam Gulung Tikar, Modal Rp.280 Juta Merugi?"