AWKM Siapkan Laporan ke Kajati Jambi dan BPK RI, Proyek Bronjong Rp12,9 Miliar di Batang Merao Disorot Usai Jebol Diterjang Banjir

 

KERINCI, JEJAKKRIMINAL. NET – Kualitas pengerjaan proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali menjadi sorotan tajam. Proyek bernilai belasan miliar rupiah yang bersumber dari APBN tersebut diduga mengalami persoalan serius setelah bangunan penahan tebing atau bronjong jumbo bag dilaporkan jebol dan tergerus derasnya arus banjir.(21 November 2026) 

Kondisi ini memantik perhatian Aliansi Wartawan Kerinci Mudik (AWKM). Organisasi tersebut menyatakan akan membawa persoalan proyek itu ke ranah pengawasan dan penegakan hukum dengan menyiapkan laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ketua AWKM, Wandiadi, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kerusakan biasa. Menurutnya, proyek yang menggunakan uang negara dengan nilai mencapai Rp12,9 miliar harus dikerjakan secara profesional, mengutamakan mutu konstruksi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami tidak ingin uang negara yang nilainya miliaran rupiah hanya menjadi pekerjaan yang hasilnya tidak bertahan ketika diterjang banjir. Kalau bangunan penahan sudah jebol, tentu harus ada penjelasan dan evaluasi menyeluruh. Kami akan membawa persoalan ini ke Kajati Jambi dan BPK RI," tegas Wandiadi di lokasi.

Proyek Rp12,9 Miliar, Ketika Bangunan Penahan Tak Mampu Bertahan

Berdasarkan papan informasi proyek yang terlihat dalam dokumentasi lapangan, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Provinsi Jambi.

Pada papan proyek tercantum sejumlah informasi penting, di antaranya:

* Nama kegiatan: Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Batang Merao.

* Wilayah kegiatan: Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

* Nilai kontrak: sekitar Rp12,987 miliar.

* Waktu pelaksanaan: 300 hari kalender.

* Sumber dana: APBN.

* Kontraktor pelaksana: PT Ponjen Mas.

* Konsultan supervisi: CV Bintang Sembilan Konsultan KSO PT Mitra Cipta Engineering.

* Tanggal kontrak: 27 Februari 2026.

Besarnya anggaran tersebut semestinya sejalan dengan kualitas pekerjaan dan ketahanan konstruksi yang dibangun. Namun, kondisi bronjong jumbo bag yang dilaporkan jebol akibat terjangan banjir justru memunculkan pertanyaan serius mengenai mutu pelaksanaan, metode pengerjaan, pengawasan teknis, hingga kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.

Bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Merao, pembangunan tanggul bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur tersebut memiliki fungsi penting untuk mengurangi risiko pengikisan tanah, melindungi lahan pertanian, serta menjaga keselamatan lingkungan dan permukiman warga.

Jika bangunan yang diharapkan menjadi pelindung justru mengalami kerusakan, maka tujuan pembangunan patut dievaluasi secara menyeluruh.

Wandiadi : Jangan Sampai Uang Rakyat Seperti Mencurahkan Garam ke Laut

Wandiadi menilai, apabila dugaan persoalan kualitas pekerjaan ini tidak diperiksa secara serius, masyarakat berpotensi dirugikan dua kali. Pertama, anggaran negara telah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur. Kedua, ketika konstruksi mengalami kerusakan, masyarakat kembali harus menghadapi ancaman banjir dan pengikisan tanah.

"Jangan sampai anggaran Rp12,9 miliar ini ibarat mencurahkan garam ke laut. Uang negara sudah dikeluarkan, tetapi jika hasil pekerjaan tidak memberikan perlindungan sebagaimana mestinya, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini yang harus dijawab secara terbuka," tegasnya.

Wandiadi juga menilai perlu adanya pemeriksaan teknis independen terhadap bagian konstruksi yang mengalami kerusakan. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah kerusakan disebabkan oleh faktor alam, desain konstruksi, metode pelaksanaan, mutu material, atau kemungkinan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.

Menurutnya, faktor banjir memang tidak bisa diabaikan. Namun, alasan tingginya debit air juga tidak semestinya langsung dijadikan pembenaran tanpa pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

BWSS VI dan Kontraktor Diminta Buka Suara

Persoalan ini menjadi ujian bagi BWSS VI Jambi selaku instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, termasuk Satker dan PPK terkait.

Sementara itu Iwan Efendi Sekjen AWKM mendesak agar pihak BWSS VI tidak tinggal diam. Evaluasi lapangan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan terhadap bagian konstruksi yang jebol, dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, serta tahapan pelaksanaan pekerjaan.

Pihak kontraktor pelaksana, PT Ponjen Mas, juga perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi kerusakan tersebut, termasuk langkah penanganan dan tanggung jawab pemeliharaan sesuai ketentuan kontrak.

Sementara itu, konsultan supervisi perlu menjelaskan bagaimana proses pengawasan mutu dan pengendalian kualitas pekerjaan selama proyek berlangsung.

Lanjut Iwan Efendi bahwa laporan yang akan disampaikan kepada Kajati Jambi dan BPK RI dimaksudkan agar persoalan ini diperiksa secara objektif, transparan, dan profesional. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian negara, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari BWSS VI Jambi, PPK terkait, pihak kontraktor maupun konsultan supervisi mengenai penyebab kerusakan bronjong tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.

Kini publik menunggu: apakah kerusakan bronjong ini murni akibat faktor alam, atau terdapat persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi?

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, anggaran Rp12,9 miliar tersebut merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru meninggalkan persoalan baru bagi warga di sepanjang Sungai Batang Merao. (ADL)


Posting Komentar untuk "AWKM Siapkan Laporan ke Kajati Jambi dan BPK RI, Proyek Bronjong Rp12,9 Miliar di Batang Merao Disorot Usai Jebol Diterjang Banjir"


Ads :