GARUT – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cigadog, Kabupaten Garut, menjadi sorotan. Program yang berkaitan dengan alokasi anggaran Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 sebesar 20 persen dari Dana Desa diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ironisnya, dana yang disebut telah disalurkan kepada BUMDes tersebut dikabarkan harus dikembalikan ke pemerintah desa setelah adanya pemeriksaan atau audit Inspektorat. Namun, hingga kini, pengembalian dana itu disebut belum terealisasi karena masih mengalami kendala.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, tata kelola, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
Berdasarkan penelusuran tim awak media JejakKriminal.net pada Kamis (5/11/2026), sejumlah warga mengaku sudah tidak mengetahui keberadaan maupun aktivitas BUMDes Desa Cigadog.
Salah seorang warga menyebutkan bahwa BUMDes sebelumnya pernah menjalankan usaha jual beli gas. Namun, aktivitas tersebut kini sudah tidak terlihat.
"Gak tahu, Pak. BUMDes Desa Cigadog mah dulu ada jual beli gas, tapi sekarang kayaknya sudah tidak berjalan. Gak tahu bangkrut, Pak," ungkap warga.
Keterangan warga tersebut semakin memperkuat pertanyaan mengenai keberlangsungan unit usaha BUMDes yang sebelumnya dibentuk untuk mendorong perekonomian masyarakat desa.
Untuk memperoleh kejelasan, tim awak media kemudian mendatangi Kantor Desa Cigadog dan meminta keterangan kepada bendahara desa terkait keberlangsungan BUMDes serta penggunaan anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2025.
Dalam keterangannya, bendahara desa mengakui bahwa BUMDes saat ini sudah tidak berjalan. Ia juga menyampaikan bahwa dana yang sebelumnya masuk ke BUMDes disebut harus dikembalikan ke pemerintah desa setelah adanya audit Inspektorat.
"Terkait BUMDes tidak berjalan, Pak. Kebetulan kemarin terkait uang yang sudah masuk ke BUMDes harus dikembalikan lagi ke desa karena kemarin sudah diaudit sama Inspektorat. Tetapi sampai sekarang uang belum bisa dikembalikan karena ada kendala," ungkap bendahara desa.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius. Sebab, apabila dana yang telah disalurkan memang harus dikembalikan, publik berhak mengetahui secara terbuka berapa nilai dana tersebut, bagaimana penggunaannya, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apa yang menjadi penyebab pengembaliannya hingga kini belum terlaksana.
Hasil audit Inspektorat juga perlu dijelaskan agar masyarakat mengetahui apakah terdapat temuan administrasi, persoalan pengelolaan keuangan, atau rekomendasi tindak lanjut lainnya.
Sorotan tidak hanya tertuju pada BUMDes. Saat tim awak media berada di lingkungan Kantor Desa Cigadog, baliho informasi APBDes juga tidak terlihat.
Padahal, keterbukaan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian penting dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Masyarakat berhak mengetahui besaran anggaran, sumber pendapatan, program kegiatan, hingga realisasi penggunaan Dana Desa.
Ketika aktivitas BUMDes dipertanyakan dan informasi APBDes tidak terlihat di kantor desa, tuntutan terhadap keterbukaan pemerintah desa menjadi semakin penting.
Tim awak media selanjutnya berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Cigadog mengenai kondisi BUMDes, alokasi anggaran Ketahanan Pangan 2025, serta persoalan dana yang disebut belum dikembalikan.
Dalam proses tersebut, bendahara desa sempat menghubungi Kepala Desa melalui sambungan telepon. Tidak lama kemudian, Kepala Desa datang hingga ke area gerbang kantor desa.
Namun, ketika tim awak media hendak meminta keterangan secara langsung, Kepala Desa kemudian meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan terkait persoalan yang sedang dikonfirmasi.
Dengan demikian, hingga berita ini disusun, tim JejakKriminal.net belum memperoleh keterangan langsung dari Kepala Desa Cigadog.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan publik masih belum terjawab. Padahal, penjelasan Kepala Desa diperlukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan BUMDes, mekanisme pengawasan, serta tindak lanjut atas dana yang disebut harus dikembalikan.
BUMDes sejatinya dibentuk sebagai instrumen penggerak ekonomi desa. Penyertaan modal dan program Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam dokumen anggaran.
Apabila benar terdapat anggaran ratusan juta rupiah yang telah dialokasikan, sementara kegiatan usaha tidak berjalan dan dana yang disebut harus dikembalikan belum juga terealisasi, persoalan ini patut mendapatkan perhatian serius.
Inspektorat Kabupaten Garut didorong memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, nilai temuan apabila ada, serta rekomendasi dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pengelola BUMDes.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut juga diharapkan melakukan pembinaan dan penelusuran terhadap keberlangsungan usaha serta pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Desa Cigadog.
Transparansi bukan sekadar formalitas administratif. Setiap rupiah anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ada apa dengan pengelolaan BUMDes Desa Cigadog? Mengapa usaha diduga tidak lagi berjalan, sementara dana yang disebut harus dikembalikan belum juga terealisasi?
Tim JejakKriminal.net akan terus melakukan penelusuran terhadap persoalan tersebut. Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Cigadog, pengurus BUMDes, Inspektorat, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
( Red )
.png)
Posting Komentar untuk "BUMDes Cigadog Tak Beroperasi, Dana Disebut Harus Dikembalikan! Transparansi Pemdes Dipertanyakan"