Bandar Lampung – Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Lampung kembali mencatatkan kinerja positif dan nyata dalam penyelamatan serta pemulihan keuangan negara. Melalui jalur Bantuan Hukum Non-Litigasi, Kejaksaan Tinggi Lampung sukses memediasi penyelesaian piutang tahap awal senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara PT. Nindya Karya dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Kegiatan penyerahan sejumlah uang dalam rangka penyelesaian utang secara bertahap tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 12 November 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Prosesi penyerahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diwakili oleh Bapak Tedi Zatmiko, S.K.M., S.H., M.H. kepada pihak PT. Nindya Karya yang diwakili oleh Bapak Mohamad Ibrahim.
Kegiatan strategis ini disaksikan langsung oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Lampung, Erawati, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Wahyu Hidayatullah, S.H., M.H., beserta para Kepala Seksi dan jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Lampung, serta jajaran pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Permasalahan ini bermula dari adanya kewajiban piutang Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang belum terselesaikan, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Barat. Guna memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan tersebut, PT. Nindya Karya memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Lampung berlandaskan Undang-Undang Kejaksaan RI untuk bertindak selaku negosiator dan mediator.
Melalui pendampingan hukum dan serangkaian negosiasi persuasif yang intensif dari tim JPN, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan itikad baik dan sepakat untuk melunasi kewajibannya secara bertahap kepada PT. Nindya Karya, di mana kesepakatan pelunasan tersebut ditandatangani secara resmi di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan bahwa penyelesaian melalui langkah non-litigasi ini merupakan bukti nyata dari implementasi kewenangan Bidang Datun dalam upaya memulihkan kekayaan dan keuangan negara secara efisien. Langkah persuasif ini menghindarkan para pihak dari proses peradilan perdata (litigasi) yang memakan waktu dan biaya, sekaligus diharapkan dapat menjadi role model (teladan) bagi penyelesaian sengketa keperdataan antar instansi pemerintah maupun BUMN yang lebih cepat, efektif, dan tetap mengedepankan asas kepastian hukum.
.png)
Posting Komentar untuk "Kejati Lampung Bidang Datun Sukses Mediasi Penyelesaian Piutang PT Nindya Karya Dan Pemkab Pasisir Barat,Pulihkan Keuangan Negara Rp.200 Jt"