Anggota DPR RI Diduga Intervensi Proyek BPJN Sulut, Aktivis: Evaluasi Kinerja Satker Wilayah II

Manado, jejakkriminal.net-

Nama anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PDIP, Yasti Soepraptjo, kembali mencuat setelah diduga kuat melakukan intervensi terhadap proyek-proyek di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut), khususnya di Wilayah II yang meliputi kawasan Bolmong Raya. Informasi ini memicu reaksi keras dari aktivis masyarakat yang mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber terpercaya, Yasti yang akrab disapa YS diduga aktif mengatur kontraktor dan menentukan paket proyek di lingkungan BPJN Sulut. Hal ini diduga kuat karena posisinya di Komisi V DPR yang merupakan mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ibu YS punya intervensi ke kepala BPJN Sulut cukup kuat. Sampai-sampai paket proyek di wilayah II, harus dia yang pegang kontraktornya," ungkap seorang sumber, Jumat (20/2/2026) malam.

Tak hanya soal proyek, Yasti juga dikabarkan mendorong Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah II, Rhismono, untuk menduduki posisi Kepala BPJN Sulut. "Dia juga dengar-dengar bawa nama Kasatker Wilayah II untuk jadi Kabalai. Karena mitra kerja kementerian, Kepala BPJN takut sama dia," tambah sumber lain.

Di sisi lain, kinerja Satker BPJN Wilayah II yang dipimpin Rhismono menuai kritik tajam dari aktivis Sulawesi Utara. Calvin Castro, aktivis yang selama ini mengawal pembangunan infrastruktur, mengaku geram dengan kondisi jalan nasional di wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang dinilai dibiarkan rusak parah tanpa penanganan serius.

"Jangan sudah ada korban baru seperti kucing kepanasan untuk perbaiki jalan. Ini jalan nasional, bukan jalan kebun. Setiap hari dilintasi masyarakat, kendaraan logistik, hingga angkutan umum," tegas Castro.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan minimnya respons cepat terhadap laporan masyarakat. "Kami melihat ada pembiaran. Jalan berlubang ini bukan baru satu dua hari. Sudah lama dikeluhkan warga. Kalau memang ada keterbatasan anggaran, sampaikan secara terbuka ke publik. Jangan tutup mata terhadap keselamatan masyarakat," imbuhnya.

Kritik senada disampaikan aktivis anti korupsi dan peduli pembangunan, Jerry Rumagit. Menurutnya, Rhismono belum layak dipromosikan sebagai Kepala BPJN Sulut jika isu intervensi tersebut benar. Ia menilai Satker Wilayah II terlalu berambisi tanpa didukung kemampuan yang memadai.

"Contohnya, dalam mengelola PJN Wilayah II, masih ada beberapa PPK yang tidak becus menjalankan tugas. Jalan-jalan rusak di wilayah II masih banyak. Ini bukti Satker tidak mampu membina PPK di jajarannya. Belum lagi Satker Rhismono terkenal kurang terbuka dalam informasi publik dan terlalu menganggap sepele media yang notabene mitra kerja dan corong informasi masyarakat, bahkan sering menciptakan perang berita antar media" ujar Rumagit.

Rumagit menilai ambisi Rhismono untuk naik jabatan tidak sebanding dengan kinerjanya. Ia berharap Kementerian PUPR dan Dirjen Bina Marga segera mengevaluasi kinerja Satker Wilayah II.

"Segera evaluasi dan ganti saja jika memang tidak mampu. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi media masih diupayakan. Publik Sulut menanti langkah tegas aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulut, untuk mengusut dugaan intervensi proyek yang mencoreng tata kelola pemerintahan.

Yasti sendiri bukan pertama kali terlibat dalam sorotan hukum. Saat menjabat Bupati Bolaang Mongondow, ia pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengrusakan fasilitas PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) pada Juli 2017, atas perintahnya kepada 13 anggota Satpol PP. Ia diduga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap barang.

Dengan berbagai sorotan ini, masyarakat berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang agar pembangunan di Sulut berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada keselamatan publik.

Vincent-TIM