Wakil Bupati Labuhanbatu Menggelar Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa.

by Bernahadmunthe Februari 09, 2026 Posting Komentar

Jejak kriminal. Rantauprapat.

Dalam upaya memperkuat kompetensi sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggelar Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan di Badan Diklat BPK RI, Kota Medan, Senin (09/02/2026).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu bekerja sama dengan BPK RI tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST. Pelatihan ini turut dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, Kepala Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Medan, Firmansyah, Inspektur Daerah Labuhanbatu, Ahlan T. Ritonga, para fasilitator, serta seluruh peserta pelatihan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jamri menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara beserta jajaran yang telah memfasilitasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis sebagai trusted advisor dan consulting partner yang mampu memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, tantangan pengelolaan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut APIP untuk mampu mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan maupun penyimpangan sejak dini. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi APIP menjadi sebuah keharusan.

“Pengadaan barang dan jasa merupakan ujung tombak pelayanan publik, namun juga kerap menjadi sorotan dalam hal akuntabilitas. Di sinilah peran APIP sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah maladministrasi dan penyelewengan keuangan negara, sekaligus sebagai early warning system dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Wabup.

Di akhir sambutannya, Wabup Jamri berpesan kepada seluruh peserta agar memanfaatkan kesempatan pelatihan ini secara optimal.

“Belajarlah dengan sungguh-sungguh, diskusikan berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, tingkatkan kompetensi serta integritas, dan implementasikan hasil pelatihan ini sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di instansi masing-masing,” tutupnya.

(B.Munthe).

Penulis berita B. Munthe.