Isu Miring Tambang Ilegal Sulut: Nama Gubernur YSK Ikut Terseret, Oknum "Orang Rumah" Pamer Bekking ke Aparat

SULUT, jejakkriminal.net-

Di tengah gencarnya aksi penertiban tambang ilegal yang dilakukan Polda Sulut dan Kejaksaan Tinggi Sulut, publik Sulawesi Utara (Sulut) dikejutkan dengan munculnya isu miring yang santer terdengar. Nama Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), ikut terseret dalam pusaran isu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di sejumlah daerah, seperti Mitra, Bolmong, Boltim, hingga Bomut.

Di tengah komitmen YSK membangun daerah atas mandat negara dan arahan Presiden Prabowo, publik justru dihebohkan dengan ulah oknum-oknum yang mengaku punya kedekatan spesial dengan Gubernur. Mereka dengan tega "memanas-manasi" situasi dan bertindak seolah kebal hukum.

Seorang sumber terpercaya yang enggan disebut namanya mengungkapkan fakta mengejutkan. Oknum-oknum tersebut bermodalkan kedekatan sebagai tameng untuk melancarkan aksinya.

"Mereka mengaku orang dekat Gubernur, katanya 'orang rumah'. Dengan modal itu, mereka pede bisa mengamankan usaha jika ada penindakan," ungkap sumber, Selasa (3/3/2026).

"Sudah kurang lebih seminggu ini ada informasi adanya penertiban tambang, namun hal tersebut sudah dianggap lumrah biasa terjadi. Ketika ada penertiban kami akan disuruh tiarap dulu alias stop, semua alat disembunyikan. Nanti habis penertiban, tetap baru kembali akan lanjut seperti biasa. Itu sudah biasa," ujar sumber.

Apalagi yang punya bekingan dengan setoran besar, pasti info-nya lancar dan aman, tidak akan disentuh.

Bahkan, sumber itu menyebut ada trik licik yang dijalankan. Jika ada operasi atau razia dari aparat, mereka hanya perlu datang, ambil jatah, lalu langsung balik kanan.

"Mereka bilang 'sudah aman'. Tinggal tunjuk muka, kasih tahu ini punya siapa, nanti mereka sampaikan dan beres. Selesai dikasih amplop, balik kanan, aman," ujar sumber tersebut dengan nada kesal.

Terutama para pemain besar dengan beberapa bak penampung material mengandung emas yang berukuran seperti lapangan bola, dan juga beberapa WNA China. Keberadaan WNA sangat mustahil tidak terdeteksi aparat, sedangkan awak media saja bisa menemukan keberadaan mereka di beberapa mess. Hal ini diduga kuat bisa bebas beraktivitas karena adanya setoran untuk pengamanan ke aparat.

Siapa yang setorannya besar pasti aman-aman saja. Biasanya yang akan kena tindak itu hanya pemain kecil dengan setoran kecil atau yang terlambat menyetor.

Sumber yang merupakan warga lokal itu mengaku takut namanya ikut terseret dalam pemberitaan. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai namanya terseret, karena sangat khawatir akan ada dampak buruk baginya di kemudian hari jika diketahui menjadi sumber informasi ke media dan LSM.

"Saya hanya ingin situasi ini benar-benar diusut. Jangan sampai masyarakat kecil yang susah cari nafkah justru dizalimi, sementara yang besar dan punya koneksi aman-aman saja," imbuhnya.

Situasi ini kontras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemberantasan mafia tambang di seluruh Indonesia. Masyarakat pun mulai mempertanyakan ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH).

Salah satu nama yang santer disebut dari beberapa narasumber mengatakan aktor istimewa di balik PETI di Ratatotok hingga Buyat yang diperlakukan secara spesial adalah Deker Mamusung (DM), mantan anggota DPRD Mitra yang kini juga menjabat Sekretaris DPD Partai Nasdem Mitra. Sehingga satusnya sebagai kader partai pengusung pasangan YSK-Viktor Mailangkay di Pilkada lalu diduga kuat menjadi tameng kekebalan khusus. Selain itu, DM juga disebut sebagai salah satu orang kesayangan di Polda Sulut.

Publik menilai ketegasan YSK di tingkat pusat memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) justru dinodai oleh ulah oknum yang mengaku punya kedekatan khusus di daerah dengan menggunakan nama besar YSK untuk berlindung dari jeratan hukum. Padahal, YSK sendiri tengah berjuang agar penambang rakyat bisa legal dan terlindungi.

"Ini janji saya kepada masyarakat. Penambang rakyat harus legal, harus terlindungi," tegas YSK di hadapan Komisi XII DPR RI beberapa waktu lalu.

Kini, masyarakat menantikan tindakan nyata dari Polda Sulut dan Kejaksaan Tinggi Sulut. Apalagi Kajati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, sebelumnya telah menegaskan komitmennya memberantas tambang ilegal dan bahkan menyebut penanganan tambang ilegal sebagai inovasinya selama bertugas di Sulut. Masyarakat ingin agar praktik "ambil jatah" dan pamer beking ini diusut tuntas tanpa pandang bulu. Apalagi Kejati Sulut baru-baru ini juga tengah gencar mengusut dugaan korupsi di PT HWR dan menyita sejumlah barang bukti dari toko emas.

"Jangan sampai APH 'dininabobokkan' oleh oknum yang hanya modal dekat-dekat penguasa. Hukum harus bicara," tutup seorang tokoh masyarakat Ratatotok. TIM