Koalisi LSM, Ormas, Pers, dan Mahasiswa Muba Desak Dialog Terbuka Perbaikan Jalan Lintas Muba–Muratara

by Aidisudiarjo April 19, 2026 Posting Komentar

Babat Toman, Musi Banyuasin —

Koalisi LSM, Ormas, Pers, dan Mahasiswa Musi Banyuasin (Muba) mendesak Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, SH, MM, bersama Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, untuk segera melakukan dialog terbuka terkait kondisi kritis Jalan Lintas Kabupaten Musi Banyuasin–Musi Rawas Utara (Muratara).

Desakan ini merupakan akumulasi keluhan masyarakat lintas daerah, mulai dari Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu, yang selama bertahun-tahun menghadapi kerusakan jalan yang kian parah tanpa penanganan memadai.

Tokoh masyarakat sekaligus pejuang infrastruktur, M. Lekat Gonzales, bersama Rd, tokoh pemuda Bumi Serasan Sekate, menegaskan bahwa perjuangan perbaikan jalan ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun, disertai berbagai aksi damai dan audiensi dengan pemerintah daerah.

“Kerusakan jalan bukan lagi sekadar keluhan, tetapi sudah menjadi ancaman keselamatan. Saat hujan berubah menjadi kubangan, saat kemarau menjadi sumber debu yang membahayakan kesehatan,” tegasnya.

Koalisi mencatat sejumlah ruas vital yang mengalami kerusakan berat, di antaranya Mangun Jaya–Sugi Waras–Keban–Macan Sakti hingga perbatasan Muratara, serta beberapa ruas jalan kabupaten lainnya yang menjadi jalur ekonomi masyarakat.

Menurut koalisi, salah satu faktor utama kerusakan adalah tingginya intensitas kendaraan angkutan berat dari sektor perkebunan, tambang, dan migas yang diduga melebihi kapasitas jalan (ODOL), tanpa pengawasan yang optimal.

Ironisnya, ruas jalan tersebut sebelumnya telah dibangun dengan konstruksi beton sekitar tahun 2015, namun tidak mampu bertahan akibat tekanan beban kendaraan yang terus meningkat tanpa pengendalian.

Sebagai langkah konkret, Koalisi secara resmi mengundang Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel untuk berdialog langsung dengan masyarakat di Desa Macan Sakti, Kecamatan Sanga Desa, pada Senin (4 Mei 2026).

Koalisi menilai dialog ini penting untuk menghadirkan keputusan nyata, bukan sekadar wacana. Termasuk mendorong skema kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Jika keterbatasan anggaran menjadi kendala, maka sudah saatnya perusahaan yang memanfaatkan jalan tersebut ikut bertanggung jawab melalui skema konkret, bukan sekadar formalitas,” ujar perwakilan koalisi.

Masyarakat berharap momentum ini menjadi titik balik penyelesaian persoalan jalan yang telah berlangsung lama, agar tidak terus berulang dan berdampak pada keselamatan, aktivitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.