Babak Baru Isu Miring Pemilihan Sekda Kota Probolinggo: Sejumlah Petinggi Pemkot Termasuk Walikota Dipanggil Kemendagri

Gambar ilustrasi

Probolinggo, jejakkriminal.net — Babak baru menghangat dalam pusaran isu miring yang sempat mendera proses Pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo beberapa waktu lalu. Sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dikabarkan mendapat pemanggilan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemanggilan tersebut melibatkan sejumlah figur penting birokrasi, mulai dari tingkat Wali Kota, Sekda Kota Probolinggo, jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), hingga mantan Sekda Kota Probolinggo.

Langkah ini diduga terkait pendalaman atas dinamika dan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang sempat menuai sorotan publik.

Menanggapi kabar pemanggilan tersebut, Sekda Kota Probolinggo dengan tegas membantah isu yang beredar luas di tengah masyarakat. Ia menyatakan bahwa informasi mengenai pemanggilan dirinya oleh Kemendagri terkait isu miring pemilihan Sekda adalah tidak benar.

"Itu tidak benar. Selama saya menjabat, belum pernah ada pemanggilan terkait isu tersebut oleh Kemendagri," ujar Sekda Kota Probolinggo Budiono Wirawan saat dikonfirmasi, menegaskan posisinya, Selasa (17/7).

Ia memastikan bahwa seluruh rangkaian proses seleksi dan pengisian jabatan Sekda yang lalu telah dijalankan sesuai dengan ketentuan serta mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Sementara kepala dinas BKPSDM kota Probolinggo Ratri menanggapi bahwa pemanggilan tersebut bukan terkait seleksi Sekda beberapa waktu lalu, melainkan hal lain.

"Yang ada ekpose manajemen talenta di bulan Januari 2026 dihadiri Bpk. Walikota, Pj.sekda, BKPSDM dan Bag.Organisasi". Kata Ratri.

Isu miring seputar seleksi Sekda Kota Probolinggo ini sebelumnya sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati kebijakan publik dan masyarakat setempat. Dengan dugaan adanya pemanggilan sejumlah pejabat tinggi ke Jakarta, tensi politik birokrasi di Kota Probolinggo kembali mendapat perhatian.

Kendati demikian, pihak Pemkot Probolinggo berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum teruji kebenarannya, seiring dengan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjalankan roda pelayanan publik secara transparan dan akuntabel. (.)