MERANGIN, Jambi | Jejakkriminal.Net-
Keberadaan sebuah gudang penyimpanan dan perdagangan berbagai jenis pupuk yang berlokasi di belakang Pasar Rakyat Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menjadi sorotan sejumlah kalangan. Gudang yang berdasarkan informasi warga setempat disebut-sebut milik seseorang berinisial DRM itu diduga menjadi tempat penjualan berbagai jenis pupuk, termasuk pupuk bersubsidi jenis urea 13/11/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah sumber di lapangan, aktivitas gudang tersebut disebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, sejumlah warga mengaku mengetahui adanya transaksi jual beli berbagai jenis pupuk di lokasi tersebut, baik pupuk nonsubsidi maupun pupuk bersubsidi.
Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui adanya masyarakat yang membeli pupuk bersubsidi jenis urea dari gudang tersebut.
"Ya, Bang, banyak yang membeli pupuk bersubsidi jenis urea dari gudang milik DRM tersebut. Memang sudah sejak lama gudang itu beroperasi. Kalau soal legalitas dan izinnya, saya tidak tahu pasti. Yang jelas, banyak masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, membeli berbagai macam pupuk di situ, baik yang nonsubsidi maupun yang bersubsidi. Informasinya, pembeli juga ada yang berasal dari wilayah Trans Pamenang," ungkap sumber tersebut.
Keterangan ini tentu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi oleh instansi berwenang. Sebab, apabila benar pupuk bersubsidi diperjualbelikan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan atau disalurkan di luar peruntukannya, maka persoalan tersebut bukan lagi sekadar aktivitas perdagangan biasa, melainkan menyangkut tata kelola distribusi barang yang mendapat subsidi pemerintah.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengatur tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Aturan tersebut menegaskan pentingnya penyaluran pupuk bersubsidi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat tempat, dan tepat waktu.
Sementara itu, pelaksanaan teknisnya diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026.
Dalam ketentuan tersebut, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui mekanisme dan pihak-pihak yang telah ditentukan. Pupuk bersubsidi juga tidak boleh diperjualbelikan di luar peruntukan maupun wilayah tanggung jawab distribusinya.
Hal yang patut menjadi perhatian serius adalah ketentuan mengenai sasaran penerima pupuk bersubsidi. Dalam Pasal 3 Permentan Nomor 15 Tahun 2025, sektor perkebunan yang menjadi sasaran penerima antara lain tebu rakyat, kakao, dan kopi, dengan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk keanggotaan kelompok tani dan pendaftaran dalam e-RDKK.
Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit tidak tercantum dalam daftar komoditas perkebunan penerima pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Oleh karena itu, apabila benar terdapat transaksi pupuk bersubsidi yang dibeli untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit, kondisi ini patut menjadi perhatian dan perlu diperiksa oleh pihak berwenang. Namun, kepastian adanya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, transaksi, asal barang, serta keterangan para pihak.
Selain persoalan dugaan distribusi pupuk bersubsidi, legalitas operasional gudang tersebut juga menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, khususnya Pasal 61, pemilik gudang pada prinsipnya wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) melalui pendaftaran gudang sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kegiatan perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia memiliki klasifikasi usaha tersendiri dalam sistem OSS, yakni KBLI 46652 pada klasifikasi sebelumnya dan KBLI 46752 pada KBLI 2025.
Sistem OSS juga mencantumkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, termasuk pendaftaran pupuk sesuai jenisnya dan surat tanda pendaftaran distributor atau agen apabila kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tersebut.
Karena itu, dinas terkait perlu memastikan apakah gudang yang berada di belakang Pasar Rakyat Bangko tersebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian kegiatan usaha, TDG apabila diwajibkan, serta dokumen perizinan dan persyaratan lain yang sesuai dengan aktivitas perdagangan dan penyimpanan pupuk yang dilakukan.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat juga menyebutkan bahwa gudang tersebut diduga berkaitan dengan seseorang berinisial DRM yang disebut-sebut merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bertugas di wilayah hukum Polres Merangin.
Namun, informasi mengenai identitas, kepemilikan gudang, serta status kedinasan yang bersangkutan masih memerlukan konfirmasi resmi. Belum ada dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan maupun pelanggaran oleh yang bersangkutan.
Apabila informasi tersebut benar, tentunya tidak mengurangi pentingnya pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan. Sebab, setiap aktivitas usaha yang diduga berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang maupun jabatan siapa pun.
Atas munculnya informasi dan keluhan masyarakat tersebut, publik meminta kepada Pemerintah Kabupaten Merangin, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), serta aparat penegak hukum agar segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi gudang.
Pemeriksaan hendaknya tidak hanya sebatas melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga menelusuri asal-usul pupuk, jalur pengadaan, dokumen pembelian, surat jalan, catatan stok barang masuk dan keluar, pihak pemasok, serta tujuan distribusinya.
Khusus untuk pupuk bersubsidi, perlu dilakukan pencocokan terhadap data alokasi, penyalur resmi, wilayah tanggung jawab distribusi, data penerima, serta bukti transaksi penebusan.
Jika ditemukan adanya penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila seluruh aktivitas perdagangan dan penyimpanan pupuk tersebut telah memenuhi persyaratan, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai legalitas gudang, status penyaluran pupuk bersubsidi, serta kebenaran informasi kepemilikan dan status kedinasan DRM masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada DRM selaku pihak yang disebut oleh narasumber, pihak pengelola gudang, Polres Merangin, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, maupun instansi berwenang lainnya.
Persoalan pupuk bersubsidi merupakan persoalan kepentingan masyarakat luas. Subsidi yang diberikan pemerintah bersumber dari keuangan negara dan harus benar-benar dinikmati oleh petani serta penerima yang memenuhi persyaratan.
Jangan sampai distribusi pupuk bersubsidi yang seharusnya dikendalikan secara ketat justru menimbulkan persoalan baru akibat dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Masyarakat Kabupaten Merangin berhak mengetahui apakah gudang tersebut telah beroperasi sesuai ketentuan atau justru terdapat persoalan administrasi maupun distribusi yang selama ini belum terungkap.
Kini, bola berada di tangan instansi terkait. Lakukan pemeriksaan secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan hasilnya kepada publik. Namun, jika ditemukan penyimpangan, jangan ragu mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.
(Ryan Hidayat)
.png)
Posting Komentar untuk "Gudang Pupuk di Belakang Pasar Rakyat Bangko Disorot, Dugaan Penjualan Pupuk Subsidi ke Perkebunan Sawit Minta Diusut"