Nama SUKARDI Pegawai PPPK Kemenag Merangin Disorot! Diduga Terkait PETI di Tabir Ulu, Kepala Kemenag Jangan Tutup Mata

MERANGIN, Jambi | Jejakkriminal.Net-

Dugaan keterlibatan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Merangin dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, mulai menjadi sorotan publik 13/11/2026).

Nama Sukardi, yang disebut-sebut sebagai pegawai PPPK Kemenag Kabupaten Merangin, mencuat setelah sejumlah informasi dan keterangan warga setempat menyebut dirinya diduga memiliki usaha atau terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

Informasi ini tentu bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Apalagi, sosok yang disebut dalam informasi masyarakat tersebut merupakan seseorang yang dikabarkan bekerja di lingkungan instansi pemerintah, yang semestinya menjadi contoh dalam menaati aturan dan memberikan teladan positif kepada masyarakat.

Salah seorang warga setempat yang memberikan keterangan kepada media ini menyebutkan bahwa dugaan aktivitas PETI yang dikaitkan dengan Sukardi telah menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

"Iya Bang, Sukardi itu pegawai PPPK di Kantor Kemenag Kabupaten Merangin. Dia diduga melakukan aktivitas PETI di wilayah Tabir Ulu, tepatnya di Desa Pulau Aro. Persoalan ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi di tengah masyarakat," ungkap warga tersebut.

Jika informasi ini benar dan nantinya terbukti, tentu menjadi tamparan serius bagi institusi yang selama ini membawa nama besar Kementerian Agama. Sebab, bagaimana mungkin seorang pegawai yang berada di bawah naungan instansi pemerintah justru diduga dikaitkan dengan aktivitas yang berpotensi melanggar hukum?

Sorotan kini mengarah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Publik mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan instansi yang dipimpinnya.

Jangan sampai pimpinan hanya sibuk menjalankan kegiatan seremonial, berbicara tentang kedisiplinan, integritas, dan moralitas aparatur, tetapi justru terkesan tidak peka ketika muncul informasi dugaan pelanggaran yang menyeret nama pegawainya sendiri.

Kepala Kemenag Merangin harus menunjukkan sikap terbuka dan tidak boleh terkesan tutup mata. Lakukan pemeriksaan, panggil pihak yang bersangkutan, telusuri kebenaran informasi, dan apabila ditemukan bukti pelanggaran, berikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Begitu pula Kementerian Agama Provinsi Jambi. Jangan hanya menjadi penonton ketika persoalan yang menyangkut integritas aparatur di daerah mencuat ke ruang publik. Pengawasan terhadap pegawai bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan tanggung jawab institusi untuk memastikan setiap aparatur menjalankan tugas sesuai aturan.

Persoalan ini semakin menarik perhatian karena saat ini aparat kepolisian tengah gencar melakukan pemberantasan aktivitas PETI di wilayah Kabupaten Merangin.

Jajaran Polda Jambi bersama Polres Merangin terus melakukan upaya penertiban dan penindakan terhadap praktik pertambangan emas ilegal. Bahkan, sejumlah orang yang diduga terlibat telah diamankan dan beberapa alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI juga telah disita aparat kepolisian.

Di tengah gencarnya operasi pemberantasan tersebut, masyarakat tentu berharap tidak ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki pekerjaan, jabatan, atau kedekatan dengan lingkungan pemerintahan.

Penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Jika masyarakat biasa bisa ditindak ketika terbukti melakukan PETI, maka siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran serupa juga harus diproses sesuai hukum.

Selain persoalan hukum, aktivitas PETI juga menyangkut kerusakan lingkungan, pencemaran aliran sungai, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Karena itu, tidak pantas apabila persoalan seperti ini justru dibiarkan berkembang tanpa pengawasan.

Masyarakat meminta Kepala Kemenag Kabupaten Merangin dan Kemenag Provinsi Jambi segera menindaklanjuti informasi yang berkembang. Jangan menunggu persoalan semakin membesar atau menjadi sorotan lebih luas baru kemudian mengambil langkah.

Evaluasi dan pemeriksaan internal harus dilakukan secara objektif. Jika Sukardi terbukti melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian atau terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum, maka sanksi harus diberikan sesuai peraturan yang berlaku.

Jangan sampai slogan integritas, kedisiplinan, dan keteladanan aparatur hanya menjadi pajangan dalam setiap kegiatan resmi, sementara dugaan persoalan yang menyangkut perilaku pegawai justru tidak mendapatkan perhatian serius.

Publik tidak meminta perlakuan istimewa. Publik hanya meminta keadilan, ketegasan, dan keberanian institusi dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi kepada Sukardi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Merangin, serta pihak Kemenag Provinsi Jambi terkait informasi dugaan tersebut.