Bandung-Jejak Kriminal.net — Pengelolaan program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 di Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, memicu tanda tanya publik.
Usaha jual beli beras yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat diduga berjalan tidak transparan, bahkan ditemukan dalam kondisi tanpa ketersediaan stok, saat ditinjau langsung.
Berdasarkan regulasi pemerintah, minimal 20 persen dari alokasi Dana Desa wajib disalurkan untuk mendukung program ketahanan pangan. Namun, realisasi pengelolaan anggaran tersebut di Desa Cipaku dinilai minim keterbukaan, baik dari segi tata kelola maupun laporan keuangan.
Hasil pantauan lapangan tim redaksi pada Senin (8/6/2026) di unit usaha BUMDes yang berlokasi di area Kantor Desa Cipaku, menunjukkan tidak adanya aktivitas distribusi maupun stok beras yang tersisa.
Salah satu pengurus BUMDes Cipaku, Andri, membenarkan bahwa unit usahanya bergerak di bidang jual beli beras. Kendati demikian, ia berkali-kali mengelak saat dikonfirmasi mengenai alokasi anggaran dan rincian penyertaan modal yang diterima BUMDes pada tahun 2025.
"Memang benar usaha yang digarap BUMDes untuk mendukung ketahanan pangan adalah jual beli beras. Sebelumnya tersedia sekitar 20 karung beras kemasan 10 kg dan 25 kg. Namun, saat ini seluruh stok sudah habis,"ujar Andri saat dikonfirmasi di lokasi.
Mengengenai pertanggungjawaban modal, Andri melempar wewenang tersebut kepada pimpinan. "Untuk hal modal dan penerapannya, saya tidak tahu. Harus ke Ketua BUMDes. Kebetulan beliau sedang ada kegiatan di luar dan tidak bisa dihubungi," lanjutnya.
Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh pihak pemerintah desa. Sekretaris Desa (Sekdes) Cipaku, Ridwan, tidak memberikan penjelasan komprehensif terkait efektivitas dan kontribusi program ketahanan pangan bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah tersebut.
"Maaf, saya sedang terburu-buru ada acara ke Soreang. Untuk ketahanan pangan yang dikelola BUMDes, usahanya jual beli beras," kata Ridwan singkat seraya meninggalkan awak media.
Upaya konfirmasi lanjutan telah dilakukan kepada Ketua BUMDes Cipaku melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban maupun klarifikasi resmi yang diberikan.
Masyarakat kini mempertanyakan sejauh mana dampak nyata penggunaan Dana Desa 2025 dalam program ketahanan pangan ini.
Hingga berita ini di terbitkan kepala desa Cipaku dan ketua Bumdes belum memberikan tanggapan resmi.
Posting Komentar untuk "Disinyalir Program Ketahanan Pangan BUMDes Desa Cipaku, Jual Beras Tanpa Stok?"