Tata Kelola BUMDes Jayamukti Disorot: Modal Rp350 Juta, Setor PADes Hanya Rp10 Juta Usaha Ayam Merugi, Dana Disalurkan ke Perorangan?

by Hendra Irawan kaperwil Jabar Oktober 25, 2026 Posting Komentar

GARUT, jejakkriminal.net — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jayamukti, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, kini memantik sorotan tajam publik. Dengan total penyertaan modal bersumber dari Dana Desa mencapai minimal Rp351 juta, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) justru terbilang sangat minim, memicu pertanyaan besar atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ratusan juta tersebut.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026), Sekretaris Desa (Sekdes) Asep tidak memungkiri rendahnya perolehan PADes dari BUMDes.

"PADes yang didapat dari BUMDes tahun ini sekitar Rp10 juta. Memang masih minim karena usaha BUMDes di program ketahanan pangan belum berjalan lama, padahal modalnya cukup besar, mencapai lebih dari Rp300 juta," ungkap Asep.

Ia menambahkan, sebelumnya juga telah ada penyertaan modal senilai sekitar Rp50 juta untuk usaha jualan ATK dan BRI Link yang masih beroperasi. "Untuk rincian lebih lanjut, sebaiknya konfirmasi langsung dengan Direktur BUMDes, Bu Mimin," ujarnya.

Melalui konfirmasi via telepon seluler, Direktur BUMDes Mimin membenarkan realisasi modal dan kondisi usaha yang dijalankan.

"Kami menerima penyertaan modal untuk program ketahanan pangan senilai Rp301 juta, dialokasikan untuk budidaya ayam — yang kini merugi dan sudah tidak berjalan — serta budidaya ikan dan sektor pertanian bermitra dengan kelompok tani," papar Mimin.

Salah satu Ketua Kelompok Tani, Budi, mengakui adanya penyaluran dana dari BUMDes sebesar Rp59 juta yang dibagi kepada 8 orang petani. "Kami memberi kontribusi rata-rata Rp1,5 juta setiap tiga bulan. Hanya usaha ayam yang berhenti, dananya dialihkan ke pertanian bawang," ujar Budi.

Namun, Mimin menyampaikan bahwa penyaluran modal tidak hanya melalui kelompok tani. "Modal usaha juga ada yang disalurkan kepada perorangan, tidak semua kepada kelompok," kilahnya, tanpa merinci jumlah maupun nama penerima perorangan tersebut.

Minimnya hasil usaha dibandingkan modal yang digelontorkan, ditambah pola penyaluran yang juga diberikan kepada perorangan tanpa kejelasan rinci, memantik kekhawatiran publik atas tata kelola yang tidak transparan dan akuntabel. Masyarakat mempertanyakan efektivitas penggunaan dana ratusan juta rupiah yang bersumber dari uang rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Mekarmukti dan Ketua BPD belum dapat ditemui untuk dimintai tanggapan nya.