KERINCI, JEJAKKRIMINAL.NET - Program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jambi, menuai sorotan. Di balik anggaran yang diperkirakan mencapai Rp80 miliar, muncul dugaan konflik kepentingan, keterlibatan keluarga pejabat militer, hingga selisih biaya pengerjaan yang dipersoalkan.
Ketua LSM Semut Merah, Aldi Agnopiandi, mengungkapkan pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan keterlibatan Handoyo, yang disebut sebagai mertua Komandan Kodim 0417/Kerinci, Letkol Eko Siswanto, dalam rantai pekerjaan maupun penyediaan material KDMP.
Menurut Aldi, dugaan tersebut awalnya berkaitan dengan sekitar 18 titik pembangunan. Namun, lembaganya kini meminta pemeriksaan diperluas terhadap sekitar 50 unit.
Sorotan juga mengarah pada dugaan permintaan jatah diduga untuk Dandim Kerinci dalam sejumlah pekerjaan KDMP, mulai dari pemasangan CCTV, pintu hingga atap bangunan dan lainnya.
Salah satu contoh yang disampaikan Aldi ialah pemasangan CCTV dengan pagu sekitar Rp30 juta. Pekerjaan itu diduga diarahkan agar dilaksanakan dengan nilai sekitar Rp15 juta.
"Kalau pagunya Rp30 juta, tetapi pekerjaan diarahkan menjadi Rp15 juta, publik berhak mempertanyakan ke mana selisihnya dan siapa yang menikmati," ujar Aldi, Senin (16/11/2026).
Persoalan anggaran semakin menjadi perhatian setelah LSM Semut Merah membandingkan pagu pembangunan dengan perkiraan biaya pengerjaan fisik.
Aldi menyebut pagu setiap unit KDMP sekitar Rp1,6 miliar. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima lembaganya, biaya pengerjaan sejumlah unit diperkirakan hanya Rp800 juta hingga Rp950 juta.
Dengan asumsi komponen pekerjaan yang dibandingkan sama, terdapat selisih indikatif Rp650 juta hingga Rp800 juta per unit. Jika perhitungan tersebut berlaku pada 50 unit, nilainya diperkirakan mencapai Rp32,5 miliar hingga Rp40 miliar.
Angka tersebut belum dapat disebut sebagai kerugian negara. Namun, perbedaan nilai itu menjadi alasan bagi auditor untuk menelusuri kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, harga material, serta realisasi pembayaran.
Tak hanya anggaran, LSM Semut Merah juga menyoroti dugaan penggunaan tiga rumah di kawasan Koto Lebu sebagai tempat penyimpanan material KDMP, seperti semen, seng, baja, dan bahan bangunan lainnya.
Aldi mempertanyakan siapa pemilik material tersebut dan bagaimana mekanisme pengadaan serta distribusinya. Ia juga menyebut seseorang berinisial S diduga bertugas menjaga lokasi penyimpanan, termasuk saat material diambil maupun diantarkan.
Di sisi lain, dugaan keterlibatan keluarga pejabat militer memunculkan pertanyaan mengenai batas antara fungsi pendampingan program dan kepentingan bisnis pribadi.
Menurut Aldi, keterlibatan TNI dalam program KDMP semestinya berada pada ranah dukungan, pendampingan, dan pengawasan, bukan menjadi sarana munculnya konflik kepentingan.
LSM Semut Merah mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada Dandim 0417/Kerinci. Namun, hingga berita ini disusun, pihaknya menyatakan belum memperoleh tanggapan resmi. Aldi juga menduga nomor kontaknya telah diblokir.
LSM Semut Merah mendesak Inspektorat, auditor negara, serta aparat penegak hukum memeriksa seluruh pembangunan KDMP di Kerinci dan Sungai Penuh, termasuk mekanisme pengadaan, penunjukan pelaksana, penyediaan material, kesesuaian spesifikasi, dan aliran anggaran.
Program yang membawa nama kepentingan ekonomi masyarakat desa tidak boleh menyisakan pertanyaan mengenai transparansi miliaran rupiah anggaran negara.
Jika seluruh dugaan tersebut tidak terbukti, pemeriksaan independen dapat memberikan kepastian. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, LSM Semut Merah masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dandim 0417/Kerinci, Letkol Eko Siswanto, serta pihak-pihak lain yang disebutkan. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka. (Tim)

.png)



Posting Komentar untuk "Di Balik KDMP Rp80 Miliar, Dugaan Permainan Anggaran hingga Nama Mertua Dandim Mencuat!"