Tebing Tinggi, jejakkriminal.net
Kepsek dan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 hanya diberi Sanksi Teguran lisan oleh Kadis Pendidikan Tebing Tinggi Denni Saragih S.E padahal jelas tindakan Kepsek tersebut sudah melanggar Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014. Satuan pendidikan wajib melindungi anak dari tindak kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pendidik maupun sesama peserta didik di lingkungan sekolah.
Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 (PPKSP). Sekolah wajib memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk mengusut kejadian, memberikan sanksi edukatif, dan memulihkan kondisi korban.
terdapat Kelalaian dalam pengawasan disekolah
Terkait sanksi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi saat dikonfirmasi oleh awak media Lentera Online melalui pesan Whasap Senin (16/11) mengatakan,"Sudah kita tegur dan untuk kedepanya tidak ada lagi kekerasaan fisik disekolah dan menjadi bahan rapat untuk kepsek kepsek yang lain."Kata denni.
Saat dipertanyakan apakah Sanksi teguran melalui berupa surat resmi dari Dinas Pendidikan Denni Saragih menjawab."hanya teguran lisan kalau masih tetap terdapat hal yang sama baru teguran tertulis atau sanksi Mutasi." jawabnya kembali.
Dilain tempat Ketua Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara , Darma menilai sanksi teguran yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan kepada Oknum Kepsek dan guru yang jelas jelas sesuai konfirmasi tersebut terdapat Kelalaian pengawasan sehingga siswa SMP Negeri 6 tersebut mengalami lebam di mata dan hidung berdarah ada kejanggalan wajib diragukan.
"Ada apa dibalik itu semua disaat ada laporan maupun pemberitaan dari teman teman media tentang adanya dugaan lalai dalam pengawasan disekolah Dinas Pendidikan tetap buru buru memangil oknum guru dan kepsek tersebut kekantor untuk dimintai keterangan tetapi setelah itu tetap diberi sanksi tapi sanksinya teguran itupun lisan jelas ada apanya dibalik semua itu." Ucap Darma
Dalam Kesempatan ini Darma menyampaikan"Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan bertindak tegas terhadap Kepsek maupun guru yang telah melanggar peraturan tidak plin plan seperti sekarang ini, jelas yang dilakukan Oknum Guru maupun Kepsek berpontensi mengarah pidana tetapi semua Sanksi teguran saja jangan jangan sudah ada apanya."Ketus Ketua GMASI Sumut
Darma menjelaskan Jika mengacu
• Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini mewajibkan sekolah menciptakan lingkungan yang menjamin pelindungan fisik dan kesejahteraan psikologis murid. Kepala sekolah memiliki tugas khusus dalam pembagian peran pengawasan dan deteksi dini potensi gangguan keamanan.
• Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 UU Perlindungan Anak. Aturan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan fisik oleh sesama peserta didik. Pihak sekolah berperan sebagai orang tua pengganti yang wajib menjamin keselamatan siswa selama berada di bawah pengawasannya.
Sudah dapat dijerat dengan hal serius.
Jadi menurut Indra Sanksi yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan terhadap Kepsek SMP Negeri 6 wajib dipertanyakan,"Harus dipertanyakan kenapa hanya Sanksi teguran lisan kenapa tidak Sanksi tegas karena jelas tindakan Kepsek tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan.
GMASI akan menyampaikan surat ke. Kementrian Pendidikan karena hal ini sangat serius demi kenyamanan siswa dalam hal belajar dan menempuh pendidikan"Pungkasnya.
.png)



Posting Komentar untuk "GMASI Sumut Soroti Sanksi Teguran Lisan terhadap Kepsek dan Guru SMP Negeri 6 Tebing Tinggi"