Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Tegal Siap Audiensi dengan BBWS Pemali-Juana

by Rani Antika Lubis Juli 31, 2025 Posting Komentar

Kabupaten Tegal, Jejakkriminal.net-

Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Tegal baru-baru ini menggelar rapat koordinasi guna mempersiapkan audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Provinsi Jawa Tengah.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Restoran Bebakaran, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 40 orang yang terdiri dari wartawan dan perwakilan LSM se-Kabupaten Tegal. Tujuannya adalah untuk mendorong pengawasan terhadap proyek pembangunan Bendung Danawarih yang saat ini tengah berjalan, dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp65 miliar.

Proyek yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jawa Tengah ini dianggap perlu diawasi secara transparan demi menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Hery Tato, salah satu aktivis LSM dari Jawa Tengah, menegaskan pentingnya pengawasan sosial dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di lapangan. “Dana yang digunakan bersumber dari pemerintah, yang berarti berasal dari uang pajak rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan metode pelaksanaan proyek yang dinilai belum memenuhi standar keterbukaan. “Proyek dengan anggaran sebesar itu semestinya menggunakan sistem e-katalog agar lebih akuntabel,” tambahnya.

Kritik juga datang dari tokoh masyarakat Kabupaten Tegal, Irwan Jaelani. Ia menyoroti dampak lingkungan yang timbul akibat pembangunan proyek bendung tersebut. “Puluhan hektare sawah mengalami kekeringan sebagai dampak langsung dari pembangunan Bendung Danawarih ini,” ungkapnya.

Irwan juga menyesalkan absennya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sejak awal. “Proyek pemerintah seharusnya disertai dengan AMDAL. Tanpa kajian lingkungan, ini merupakan bentuk kelalaian serius. Jika tidak ada respons dari BBWS, kami akan menggelar demonstrasi sebagai bentuk protes masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Apolo Imanuel Wowor, wartawan senior dari Bintang News, menyoroti aspek teknis proyek. “Pelaksanaan pembangunan bendungan harus disertai dengan pemeriksaan kualitas struktur konstruksi. Ini penting untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan proyek,” katanya.

Forum ini dibentuk dengan harapan dapat mendorong pelaksanaan proyek-proyek pemerintah agar lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

(Muchtar S.Pd)