Pontianak, Kalimantan Barat — Pengamat kebijakan publik sekaligus praktisi hukum, Dr. Herman Hofi Law, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat atas pelaksanaan rapat kerja dan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan dan Desa (POSBANKUMDESKEL). Program ini dinilainya sebagai langkah urgen dan strategis untuk memberikan rasa aman serta kenyamanan hukum bagi masyarakat pedesaan dan kelurahan di seluruh wilayah Kalbar,Selasa 12 Agustus 2025.
Menurut Dr. Herman, POSBANKUMDESKEL bukan sekadar inisiatif, melainkan kebutuhan mendesak. Selama ini, akses masyarakat pedesaan terhadap bantuan hukum kerap terhambat faktor geografis, biaya transportasi, serta minimnya informasi. “Dengan hadirnya POSBANKUMDESKEL, layanan hukum dihadirkan langsung di tengah masyarakat. Ini terobosan signifikan demi keadilan yang lebih merata,” ujarnya.
Dr. Herman menilai penunjukan kepala desa dan lurah sebagai paralegal merupakan langkah cerdas. Ia menjelaskan bahwa kepala desa dan lurah adalah pemimpin yang paling dekat dengan warganya, memiliki ikatan emosional dan tingkat kepercayaan tinggi. Dengan pembekalan pelatihan memadai, mereka akan mampu memberikan pendampingan hukum awal yang ramah, cepat, dan mudah diakses.
“Peran mereka tidak sekadar perpanjangan tangan pemerintah, tetapi juga sebagai figur pendamping hukum yang bisa menjadi garda terdepan masyarakat desa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Herman menekankan pentingnya kolaborasi multi-sinergi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. “Peran LBH di sini sangat vital. Kami siap menjadi mitra strategis, memberikan supervisi dan pelatihan lanjutan agar para paralegal memiliki kompetensi terbaik,” ungkapnya.
Dr. Herman juga mengapresiasi peluncuran inovasi digital “Pasak Bumi”, yang dinilainya sebagai pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mempermudah proses bantuan hukum. Melalui platform ini, warga dapat mengajukan permohonan atau konsultasi hukum secara daring, sehingga menghemat waktu dan biaya, sekaligus mempercepat penanganan kasus.
“Warga tak perlu lagi datang langsung ke kantor. Dengan sistem terintegrasi ini, kita memutus hambatan jarak dan mempercepat akses keadilan,” jelasnya.
Harapan Menjadi Model Nasional
Dr. Herman berharap POSBANKUMDESKEL dapat menjadi model percontohan nasional. Ia optimistis program ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalbar dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, serta berpihak pada rakyat.
“Dengan komitmen dan kerja sama, Kalbar bisa menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa kita mampu membangun sistem hukum yang membuat masyarakat tersenyum bahagia dalam keharmonisan,” pungkasnya.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law
Red/Am
.png)
Posting Komentar untuk "Dr. Herman Hofi Law Apresiasi Pemda Kalbar: POSBANKUMDESKEL Bawa Layanan Hukum ke Tengah Desa"