Dugaan Tekanan terhadap Kepala Sekolah Mengemuka dalam Proyek Revitalisasi Sekolah di Sulut

by Rani Antika Lubis Januari 28, 2026 Posting Komentar

Tondano, jejakkriminal.net-

Investigasi mendalam mengungkap dugaan modus tekanan terhadap sejumlah kepala sekolah dalam proyek revitalisasi sekolah di Sulawesi Utara. Konsultan perencanaan diduga menggunakan kendali administrasi dan ancaman pembatalan proyek untuk memaksa kesepakatan.

Berdasarkan informasi dari sumber internal, tim teknis konsultan yang terlibat—yang diduga melibatkan oknum tertentu—tidak hanya melakukan assessment, tetapi juga membujuk bahkan menekan kepala sekolah penerima bantuan. Modus yang diduga adalah dengan menawarkan “kesepakatan” tertulis yang menyatakan bahwa pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan akan ditangani oleh tim tersebut.

“Jika Kepsek setuju, administrasi proyek di sekolahnya akan lancar. Sebaliknya, jika menolak, proses administrasi akan tersendat,” papar seorang sumber yang mengetahui dinamika di lapangan kepada media, Selasa (26/1).

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa tekanan ini diduga diperkuat oleh peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek, yang dianggap berada di pihak konsultan. PPK diduga dapat mengancam atau membatalkan pekerjaan di sekolah jika kepala sekolah tidak mengikuti permintaan konsultan.

Dampak dari praktik ini terlihat nyata. Beberapa sumber di lingkungan dinas pendidikan setempat mengonfirmasi bahwa sejumlah sekolah akhirnya gugur dari seleksi penerima bantuan. “Ada sekolah yang berhak dan membutuhkan, tetapi gugur karena dinilai tidak sejalan atau menolak ‘kerja sama’ dengan tim konsultan tersebut,” ujar seorang sumber yang meminta anonim.

Menyikapi temuan ini, Jerry Rumagit dari Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (GEMPINDO) DPD Sulut menyatakan hal ini telah mengindikasikan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang secara sistematis. “Kepala sekolah yang seharusnya diuntungkan justru dipojokkan. Sekolah yang mempertahankan integritas malah dihukum dengan dicoret dari daftar bantuan,” tegasnya.

Jerry mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menyelidiki kasus ini. “Modus seperti ini merusak dari akar. Dana negara berisiko dikorupsi, sekolah yang membutuhkan tidak kebagian, dan kepala sekolah yang jujur terintimidasi. Ini adalah indikasi kejahatan yang sistemik, akan segera kami buat laporan secara resmi” serunya.

Dugaan modus tekanan ini memperkuat perlunya investigasi komprehensif yang tidak hanya menelusuri aliran dana, tetapi juga proses pengambilan keputusan, peran konsultan, dan dugaan intervensi oknum di dalamnya.

Publik menantikan langkah tegas dari Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dan APH. Kredibilitas program pendidikan nasional dipertaruhkan dalam penyelesaian kasus ini.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari proses investigasi berkelanjutan. Semua informasi yang disampaikan berdasarkan keterangan sejumlah sumber. Kami masih menantikan tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dan berkomitmen pada pemberitaan yang berimbang.

(Vincent – Tim Investigasi)