Pemerintahan kab.OKI mensosialisasikan peraturan Bupati ogan komering ilir (PERBUB) No.2 tahun 2026 mengenai tambahan penghasilan tunjangan pegawai (TPP) ASN pada 12 januari 2026 yang berfokus penguatan tata kelola admistrasi kepegawaian,disiplin dan profesionalisme.
Asn pppk ogan komering ilir sedang mengalami dekerasi moral dan hukum yang amat serius seharusnya menjadi wadah mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa membebani masyarakat,kini berubah wujud menjadi ladang bisnis oknum pejabat elit kabupaten OKI,yang di ubah sendiri.
Berdasarkan hasil investigasi dan laporan Asn pppk disetiap opd opd di tiap kantor di kabupaten ogan komering ilir kami menerima tunjangan pegawai (TPP) diluar target yang di terima sebelumnya.
Berdasarkan pidato Bupati OKI,ketika Apel gabungan menjelesakan untuk TPP tahun 2026 tidak ada pemotongan,tapi diluar dugaan jauh sangat anjlok.
Bahkan perbub diubah sendiri oleh pejabat pejabat elit,bahkan tuntutan Aksi 9 meret 2026 setiap Asn pppk.sudah di cekal oleh kepala dinas di setiap opd opd,seperti setda OKI khusus Asn pppk dilarang ikut demo apalagi berada di lokasi demo nanti kena photo dan waktu unjuk rasa tiba Asn pppk sekda oki harus berada didalam ruangan.
Menurut ketua. Aksi kepada media jejak kriminal semua Asn pppk oki terintimidasi oleh pejabat publik ogan komering ilir bahkan mata mata penjilat pejabat publik menghasut ketua Aksi ke Asn pppk lain nanti perpanjangan kontrak tidak diperpanjang kata Riki satria wiguna anjing pejabat dinas pajak seorang ASN PPPK,termasuk Ali inpres dari dinas perhubungan yang pernah diangkat PNS tapi dibatalkan sekarang sudah diangkat ASN PPPK ini juga termasuk Anjing penjilat pejabat yang di pelihara ujar ketua aksi.
Walaupun personil ASN PPPK OKI .tidak. bisa ikut saya tetap orasi dengan melibat lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik dari kabupaten maupun dari propinsi.
Kami juga akan orasi dikantor BPK propinsi sumatra selatan.bersama LSM,khusus ASN PPPK Kab. OKI kalau takut jangan ikut.
Kami minta penjelas dan mekanisme aturan nilai nominal dan studibanding nilai nominal pejabat yang tidak ada potongan dan staf ada pemotongan tunjangan.
Kami minta kepada OKI.1 kami ASN PPPK kab.OKI minta penjelasan nanti nya dan sudah setahun kepemimpinanya di kabupaten ogan komering ilir.28/2/2026.
Merasa benar bukan berarti menuduh di ruang publik,hukum bekerja dengan alat. Bukti,bukan dengan jumlah liek dan share saat kamu memiralkan lawan,kamu sedang membuka pintu resiko hukum yang baru fokus pada proses,bukan pada sensasi ujar ketua aksi.
(Ak).
.png)
Posting Komentar untuk "Asn PPPK Kab OKI Minta BPK Turun Audit Tunjangan pagawai TPP Yang Di Ubah Sendiri 9 Maret Guncang Pemkab OKI"