Manado, jejakkriminal.net-
Beredar isu miring yang semakin panas di masyarakat Sulawesi Utara terkait sosok Deker Mamusung (DK) alias Pak De. Pria yang menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) itu diduga kuat memiliki "tembok kokoh" sehingga aparat penegak hukum (APH) kesulitan menyentuhnya.
Akibatnya, aktivitas pertambangan ilegal yang dikaitkan dengan namanya disebut-sebut berlangsung leluasa tanpa gangguan berarti .
Publik mulai mempertanyakan imunitas hukum DK. Ia tak hanya dikenal sebagai mantan anggota DPRD Mitra, tetapi juga kader aktif Partai Nasdem. Status ini memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat bahwa posisinya di partai penguasa menjadi tameng yang membuat Polres Mitra, Polda Sulut, hingga Kejaksaan Tinggi Sulut seperti tak berkutik .
Faktanya, hingga saat ini, tak ada satu pun proses hukum yang secara resmi menjerat DK meski namanya santer disebut dalam operasi tambang emas tanpa izin (PETI) di Ratatotok dan Buyat .
Ironisnya, isu ini dinilai mencoreng kepemimpinan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK). YSK yang merupakan sosok yang ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Sulawesi Utara, kini harus menghadapi sorotan tajam. Namanya ikut tertatih imbas ulah oknum yang diduga memanfaatkan kedekatan politik untuk kepentingan pribadi .
Diketahui, YSK maju dalam kontestasi pilkada lalu diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Ia berpasangan dengan Victor Mailangkay yang juga kader Nasdem . Kini, posisi Viktor Mailangkay sebagai Wakil Gubernur dan Ketua DPW Nasdem Sulut menjadi sorotan lantaran DK adalah bagian dari struktur partainya di tingkat kabupaten. Meski Mailangkay telah menegaskan bahwa aktivitas DK adalah urusan pribadi dan tidak terkait partai, desakan publik agar partai membersihkan kadarnya semakin menguat .
Masyarakat Sulut terbelah menanggapi isu ini. Sebagian menduga bahwa isu miring ini sengaja dimainkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Namun, tak sedikit pula yang mendesak APH untuk bergerak tegas.
Pasalnya, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas PETI masih terjadi. Sejumlah LSM bahkan menantang Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie dan Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu .
"Ketajaman hukum diharapkan benar-benar ditegakkan, tanpa tumpul di hadapan praktik ilegal yang merusak lingkungan dan masa depan daerah," tegas seorang tokoh masyarakat di Ratatotok .
Publik kini menanti langkah konkret. Apakah isu ini hanya akan menjadi angin lalu, atau justru menjadi momentum pembuktian bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk mereka yang bertengger di balik kursi partai. TIM
.png)
Posting Komentar untuk "Isu Tembok Kokoh Lindungi Bos Tambang Ilegal, Nama Gubernur YSK Ikut Terseret"