KERINCI, Jejakkriminal. Net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci mulai “membedah” secara mendalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2025. Dalam serangkaian rapat yang digelar Rabu (8/4/2026),
Sejumlah sektor strategis menjadi sorotan tajam para anggota dewan.
Pembahasan dilakukan lintas komisi dengan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRD menegaskan, evaluasi ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan upaya serius menguji sejauh mana program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Komisi I DPRD Kerinci dalam rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyoroti efektivitas pelayanan informasi publik serta optimalisasi sistem digital pemerintah. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar dirasakan masyarakat, serta konsistensi pemerintah dalam mendorong transparansi berbasis teknologi.
Sementara itu, Komisi II DPRD Kerinci yang membidangi sektor ekonomi dan pertanian melakukan pembahasan bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak).
Dalam rapat ini, isu produktivitas pertanian, stabilitas hasil panen, hingga keberpihakan program terhadap petani menjadi perhatian utama. Dewan juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap program yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Di sisi lain, Komisi III DPRD Kerinci dalam rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup menyoroti persoalan pengelolaan sampah, kebersihan kota, serta komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Beberapa anggota dewan bahkan meminta adanya langkah konkret dan terukur dalam mengatasi persoalan lingkungan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah.
Ketua DPRD Kerinci Irwandri menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini akan berujung pada rekomendasi strategis yang bersifat mengikat secara moral dan politis bagi pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya laporan yang dibaca lalu selesai. DPRD akan memastikan setiap program dievaluasi secara objektif, termasuk mengidentifikasi kekurangan yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.
DPRD juga membuka kemungkinan adanya catatan kritis terhadap OPD yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan program kerja selama tahun anggaran 2025.
Melalui pembahasan yang lebih tajam dan terbuka ini, DPRD Kerinci berharap LKPJ tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
hmsdprkabkerinci - Andol jmb
.png)
Posting Komentar untuk "DPRD Kerinci Rapat Pembahasan Komisi LKPJ Bupati Kerinci 2025"