Ketua BEM STAINUS Angkat Bicara Prihal Orang Tua Siswa Tak Diizinkan Masuk Proses Penanganan Kasus Pemotongan Rambut SMKN 2 Garut, Satpam " Belum Ada Ijin Kadis".

Jejak kriminal.net|Garut- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAINUS Garut, A. Hapid Ali, menyampaikan rasa kekesalan nya, terkait kabar bahwa ada sebagian orang tua siswa yang tidak diizinkan untuk masuk gedung Bale Dewa Niskala untuk dilibatkan secara langsung dalam proses penanganan kasus pemotongan rambut di SMKN 2 Garut. Ia menegaskan bahwa sebagian keluarga korban juga berhak terlibat dan harus dihormati.

"Mereka juga manusia, hormati dong. Kalah jiga galatok," tegas A. Hapid dalam acara mediasi pada selasa (05/05/2026).

Kabar tentang adanya larangan orang tua siswa untuk masuk dalam proses penanganan kasus muncul setelah pertemuan prinsipal yang diadakan di Gedung Bale Dewa Niskala.

Beberapa perwakilan orang tua siswa menyampaikan bahwa mereka tidak diberikan izin masuk untuk menyampaikan pendapat secara penuh dan hanya diizinkan sebagai pihak yang hanya menerima informasi serta hanya duduk di luar gedung saja.

Salah satu satpam yang berjaga disana melontarkan, bahwa alasan sebagian dari orang tua tersebut dilarang masuk gedung Bale Dewa Niskala karena belum ada ijin dari kepala dinas. "Maaf pak belum ada ijin perintah dari pak kadis", ucap satpam berkali.

Meski sudah di jelas kan beberapa kali kepada para penjaga tentang hak mereka sebagai orang tua siswa, namun tetap saja penjaga tidak bisa memberikan ijin untuk masuk dalam menghadiri mediasi tersebut.

"Mereka itu keluarga dari korban, Orang tua siswa, mereka memiliki hak untuk mengetahui setiap langkah penanganan kasus dan ikut serta dalam mencari solusi yang adil. Kenapa mesti ada larangan seperti ini," tambah A. Hapid.

Menurut A. Hapid, pihak BEM STAINUS Garut yang telah mendampingi keluarga siswa dari sejak awal kasus ini muncul akan terus berjuang agar hak-hak orang tua dan siswa selalu terjaga dari sejumlah para oknum.

Dalam hal ini, Opik Saba bagian dari BEM STAINUS mengungkap kan kekesalan nya juga terhadap kebijakan kadis yang tidak menghargai perjuangan mahasiswa, Ia juga meminta pihak sekolah dan dinas terkait untuk segera membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan menghormati peran keluarga dalam menangani kasus ini.

" Kita dari awal pengaduan lancar lancar saja bahkan sudah ada komitmen untuk di lakukan mediasi tanpa unsur yang tidak jelas, pihak sekolah, siswi dan orang tua juga UPTD PPA, kenapa jadi keos begini, ada apa ini malah di pisah pisah, kalo toh ada rencana lain, kasih tau kami dong, jangan main umpet umpet tan begini, etika itu dipake, gak tau malu apa, atau kebiasaan, kita dari awal juga terbuka sama pemerintah tanpa kami siswa dan orang tua mereka pasti akan terus terdolimi", tandas Opik.