Dana BUMDes Capai Rp452 Juta, Ketua Bumdes Kosong 5 Bulan dan Proyek pasar desa atau Kios Desa Belum Rampung, Desa Majasari Jadi Sorotan

GARUT, jejakkriminal.net – Pemerintah Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut menjadi sorotan terkait pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pembangunan pasar desa atau kios desa yang hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Sorotan tersebut muncul setelah alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan yang dikelola melalui BUMDes disebut mencapai sekitar Rp452 juta, sementara ketua BUMDes diketahui telah kosong selama kurang lebih lima bulan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah pusat menganjurkan alokasi sekitar 20 persen Dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Namun di Desa Majasari, total anggaran yang digunakan untuk pembangunan sarana pendukung program tersebut disebut mencapai Rp452 juta.
Untuk memperoleh penjelasan, tim awak media menemui Kepala Desa Majasari, Yadi Slamet Riadi.

Saat dikonfirmasi terkait besaran anggaran BUMDes, Yadi membenarkan nominal tersebut.

"Ouh iya, untuk anggaran BUMDes sebesar Rp452 juta. Jadi ditambah dari dana desa yang lain, jadi jumlahnya Rp452 juta," ujarnya.

Terkait besarnya anggaran yang dinilai melebihi porsi yang dianjurkan pemerintah, Yadi menjelaskan bahwa pembangunan kandang ayam dan sarana penunjang membutuhkan biaya tambahan karena menggunakan konstruksi permanen berbahan besi.

"Dulu membangun dan menyewa itu tidak cukup dari anggaran Rp290 juta. Karena kami membangunnya bukan dari bambu atau kayu, tapi dari besi. Ketika tidak cukup ya ditambahkan. Kami sudah koordinasi dengan pendamping dan semuanya," katanya.

Menurutnya, total anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kandang ayam, tetapi juga pembangunan drainase, tembok penahan tanah (TPT), gudang pakan serta kantor operasional.

"Rp452 juta itu sama TPT, drainase, gudang pakan dan kantornya. Karena posisi kandang di lahan Lamping,takut longsor," tambahnya.

Saat ditanya apakah anggaran tersebut termasuk pengadaan ayam, Kepala Desa menegaskan bahwa pengadaan ayam tidak menggunakan dana tersebut.

Menurutnya, BUMDes hanya menyediakan sarana berupa kandang karena bekerja sama dengan pihak perusahaan.

"Ayamnya kerja sama dengan PT Citra. Jadi BUMDes Majasari hanya menyediakan tempat atau kandangnya saja. Saya khawatir kalau ada pemutaran uang besar-besaran, takut barangnya tidak ada,untungnya juga tidak ada, Makanya kami menyediakan prasarananya saja," jelasnya.

Selain persoalan anggaran, posisi Ketua BUMDes Majasari juga menjadi perhatian. Jabatan tersebut diketahui telah kosong sekitar lima bulan setelah masa surat keputusan (SK) berakhir.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa mengaku hingga saat ini belum menemukan sosok yang dianggap tepat untuk mengisi posisi tersebut.

"Iya pak, takut tidak bisa ngegajih dan belum menemukan yang berpotensi," ujarnya.

Sorotan juga mengarah pada pembangunan pasar desa atau kios desa yang dalam beberapa tahun terakhir terus mendapatkan alokasi anggaran.

Berdasarkan data yang diperoleh tim media, pada tahun 2024 pembangunan pasar desa mendapatkan anggaran sekitar Rp295 juta, sedangkan pada tahun 2025 kembali dianggarkan sekitar Rp95 juta.

Saat dikonfirmasi mengenai lokasi pembangunan tersebut, Kepala Desa menyebut proyek berada di tanah carik yang berlokasi di depan sekolah dasar.

"Lokasinya di tanah carik depan SD. Total semuanya hampir mencapai kurang lebih Rp500 juta-an," katanya.

Tim awak media kemudian mendatangi lokasi pembangunan kios desa. Saat berada di lokasi, proyek terlihat masih dalam tahap pengerjaan dan belum sepenuhnya rampung.

Namun yang menjadi perhatian, tidak terlihat papan informasi proyek terpasang di area pembangunan sebagaimana lazimnya proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.

Ketika ditanyakan kepada pekerja, papan informasi proyek kemudian diperlihatkan kepada awak media. Menariknya, kondisi papan tersebut masih terlihat baru dan belum terpasang di lokasi.

Dari papan informasi yang diperlihatkan, tercantum nilai anggaran sebesar Rp200 juta yang bersumber dari Dana Desa. Namun, tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan tahun anggaran kegiatan tersebut.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan baru mengenai keterbukaan informasi proyek, termasuk rincian penggunaan anggaran yang disebut telah mencapai lebih dari Rp500 juta, sementara pembangunan hingga kini masih belum selesai.

Selain itu, perbedaan data antara total anggaran yang disampaikan dan nominal yang tercantum pada papan proyek menjadi perhatian yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Masyarakat berharap pemerintah desa dapat memberikan informasi yang transparan dan rinci mengenai pengelolaan BUMDes maupun pembangunan kios desa agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.

(A.DINATA KABIRO JEJAK KRIMINAL.NET)