Sorotan itu muncul setelah tim awak media Jejak Kriminal.net mendatangi Kantor Desa Sukalilah pada Senin (24/8/2026) untuk meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran serta pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut.
Saat tiba di kantor desa, tim media mendapat sambutan dari perangkat desa. Namun, ketika ditanyakan mengenai keberadaan Kepala Desa Sukalilah, perangkat desa menyampaikan bahwa kepala desa sedang tidak berada di kantor.
Tim kemudian meminta nomor kontak kepala desa maupun Ketua BUMDes untuk memperoleh konfirmasi terkait program ketahanan pangan. Namun, permintaan tersebut tidak diberikan.
Upaya wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) juga belum membuahkan hasil. Ketika tim media menyampaikan sejumlah pertanyaan yang hendak dikonfirmasi, Sekdes justru mengatakan perlu berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala desa.
“Terkait apa, Pak? Saya harus ngobrol dulu ke Pak Lurah dulu, Pak,” ujar Sekdes saat ditemui tim media.
Tim kemudian kembali menanyakan apakah terdapat pejabat atau perangkat desa lain yang berkompeten untuk memberikan keterangan. Namun, menurut keterangan yang diterima di lokasi, tidak ada pihak yang bersedia memberikan wawancara terkait program tersebut.
Tim Media Cek Lokasi Bioplo(k)
Tak berhenti di kantor desa, tim awak media kemudian menelusuri lokasi program ketahanan pangan berupa bioplo(k) yang berada di sekitar Desa Sukalilah.
Di lokasi tersebut, tim menemukan sekitar lima kolam. Dari hasil pengamatan langsung, tiga kolam tampak terisi, sementara dua kolam lainnya terlihat kosong.
Saat tim mendatangi lokasi, tidak terlihat adanya pengelola, ketua maupun anggota BUMDes yang berada di tempat sehingga belum dapat diperoleh penjelasan mengenai kondisi kolam maupun aktivitas program tersebut.
Selain itu, tim juga tidak menemukan papan informasi kegiatan di lokasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai nama kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran, pelaksana, maupun keterangan lainnya.
Padahal, dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp383.717.000, keterbukaan informasi mengenai program tersebut menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan dan sejauh mana program telah direalisasikan.
Publik Menanti Penjelasan Pemdes dan BUMDes
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ke mana dan bagaimana penggunaan anggaran ketahanan pangan tersebut? Sejauh mana program yang dikelola BUMDes telah direalisasikan? Serta apa alasan belum terlihatnya papan informasi kegiatan di lokasi?
Namun demikian, Jejak Kriminal.net tidak menyimpulkan adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan anggaran tersebut. Temuan di lapangan masih memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, tim media masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Kepala Desa Sukalilah, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, serta pihak terkait lainnya mengenai sumber anggaran, mekanisme pengelolaan, realisasi program, kondisi kolam, dan keberadaan papan informasi.
Jejak Kriminal.net membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Sukalilah maupun pengelola BUMDes untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Publik kini menunggu jawaban: apakah program ketahanan pangan senilai Rp383,7 juta tersebut telah direalisasikan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku?
Redaksi Jejak Kriminal.net akan terus melakukan penelusuran dan menyajikan informasi berdasarkan fakta serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
( A.DINATA KABIRO )
.png)
Posting Komentar untuk "Dana Ketahanan Pangan Desa Sukalilah Rp383,7 Juta Jadi Sorotan, Kades dan Sekdes Enggan Beri Keterangan"