Diduga Tak Paham Undang-Undang, Oknum SPPG Purwodadi Arogan dan Terkesan Kangkangi UU KIP*

Lampung Selatan ,, Jejakkriminal.net 


Sikap arogan dan diduga tidak memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP) ditunjukkan oleh oknum SPPG Purwodadi Dalam berinisial *ASLAP*

Saat dikonfirmasi oleh sejumlah jurnalis terkait teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tempatnya bertugas, Aslam tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas dan terkesan menghindar.

Alih-alih memberikan informasi yang menjadi hak publik, Aslam justru menunjukkan sikap arogansi dan terkesan mengkangkangi UU KIP yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

*Halangi Tugas Jurnalistik*

Tidak hanya itu, oknum lain berinisial *Bona (Aslap)* juga diduga menghalangi tugas jurnalis saat hendak mengambil foto dokumentasi di lokasi. Tindakan menghalang-halangi kerja jurnalistik tersebut jelas bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ironisnya, di tengah sikap tertutup tersebut, Bona justru membeberkan sebuah fakta serius. Ia mengakui bahwa dapur MBG tempat mereka bekerja *beroperasi tanpa memiliki instalasi penampungan air limbah (IPAL)*.

Pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait standar kebersihan, kesehatan, dan perizinan lingkungan dari program Makan Bergizi Gratis tersebut.

Padahal, keberadaan IPAL merupakan hal wajib untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik dari kegiatan dapur skala besar.

"Ya pak memang IPAL ini baru kami pasang bulan April kemari untuk tagal pemasangan nya kami sudah lupa, tapi sebelum ada IPAL jenis tandon, sebelum nya kami sudah mempunyai IPAL yang sejenis tabung speliteng" 

Peran "KORCAM" mulai dipertanyakan publik karna Kejanggalan demi kejanggalan semakin kasat mata tim menduga ada kang kalikong antara dapur MBG dengan korcam hingga MBG di lampung selatan bisa oprasi tampa IPAL standar BGN 

BGN menerapkan aturan yang ketat (seperti Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026) di mana setiap dapur SPPG diwajibkan memiliki IPAL yang berfungsi optimal dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mencemari lingkungan.

Korcam menjadi pengawas lini pertama yang meninjau langsung apakah fasilitas pembuangan limbah sisa masak (lemak, minyak, organik) di SPPG mengalir dengan benar ke sistem grease trap dan IPAL

Hingga berita ini dirilis, pihak penanggung jawab program MBG di Purwodadi belum memberikan klarifikasi resmi terkait operasional tanpa IPAL dan sikap anti-keterbukaan informasi yang ditunjukkan oleh stafnya.

Tim jurnalis mendesak Dinas terkait dan Koordinator Program MBG untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang.

Hingga pemberitaan ini terbit belom ada pihak SPPG Korcam yang dapat di konfirmasi agar pemerintah kami berimbang.

( Riski ).

Posting Komentar untuk "Diduga Tak Paham Undang-Undang, Oknum SPPG Purwodadi Arogan dan Terkesan Kangkangi UU KIP*"


Ads :