Jambi, Jejakkriminal.Net — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Edi Purwanto, S.H.I., M.Si mendesak pemerintah pusat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengambil langkah konkret dalam mitigasi bencana di kawasan Gunung Kerinci, Jambi.
Selain meminta BMKG mengasah akurasi sistem peringatan dini (early warning system), Edi menyoroti benturan regulasi kawasan konservasi yang selama ini menghambat pembangunan jalur evakuasi warga.
"Saya berharap BMKG lebih aktif lagi. Jangan sampai prediksi-prediksinya meleset, Pak," tegas Edi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI.
Gunung Kerinci yang berdiri setinggi 3.805 mdpl sebagai gunung berapi tertinggi di Indonesia—berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang disahkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
Kondisi geografis dan status hukum tersebut kerap membenturkan upaya pemerintah daerah dalam membelah atau membuka akses jalan baru yang diperuntukkan bagi evakuasi darurat.
Hambatan birokrasi internasional dan aturan konservasi ketat dinilai berisiko mengorbankan keselamatan warga lokal saat erupsi skala besar terjadi.
Edi Purwanto menekankan bahwa perlindungan nyawa manusia tidak boleh kalah oleh batas-batas administrasi atau status hukum kawasan.
"Keselamatan rakyat itu hukum tertinggi dalam sebuah negara (salus populi suprema lex esto). Kalau jalan evakuasi sulit dibuka, kita sudah bisa prediksi korbannya akan semakin banyak," ujar Edi.
Dampak Multisektor: Ekonomi, Pariwisata, dan Geopolitik Bencana
Stagnasi mitigasi di Gunung Kerinci membawa dampak berantai bagi wilayah Jambi dan Sumatera Barat:
• Sektor Ekonomi & Pertanian: Kawasan kaki Gunung Kerinci merupakan sentra hortikultura dan perkebunan teh produktif. Jika skenario evakuasi dan mitigasi gagal, kelumpuhan jalan distribusi dapat memicu kerugian ekonomi miliaran rupiah serta krisis pasokan logistik regional.
• Sektor Pariwisata & Penerbangan: Status aktivitas vulkanik yang fluktuatif langsung berdampak pada penutupan jalur pendakian dan ancaman abu vulkanik bagi penerbangan di Sumatra bagian tengah. Tanpa data BMKG/PVMBG yang presisi, ketidakpastian ini merugikan industri pariwisata daerah.
• Ujian Diplomasi Lingkungan: Pemerintah Indonesia diuji untuk berdiplomasi dengan UNESCO agar memberikan diskresi atau izin khusus (enclave) pembangunan infrastruktur kebencanaan di dalam kawasan warisan dunia demi alasan kemanusiaan.
Untuk mengatasi kebuntuan ini, DPR mendorong sejumlah langkah lintas kementerian dan lembaga:
• Integrasi Data Real-Time: BMKG dan PVMBG diminta memperkuat alat pemantauan instrumen vulkanik dan cuaca agar tidak ada celah keterlambatan informasi (zero margin of error).
• Revisi Deskripsi Kawasan Conservasi: Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didesak segera merumuskan skema penetapan jalur evakuasi bencana yang berkekuatan hukum tanpa merusak ekosistem inti TNKS.
• Simulasi dan Edukasi Warga: Pemda Kerinci dan Kota Sungai Penuh diimbau rutin menggelar simulasi evakuasi mandiri untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat di Zona Bahaya Erupsi.
(ADL)
.png)
Posting Komentar untuk "Jalur Evakuasi Kerinci Dinilai Mendesak, Edi Purwanto Minta Regulasi dan Sistem Peringatan Diperkuat"