Namun, peluncuran tersebut tidak sekadar menjadi seremoni lahirnya sebuah media baru. Di hadapan sejumlah unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat, Journal Justice News menegaskan satu sikap, pers harus berdiri di atas fakta, menjaga independensi, dan menjalankan fungsi kontrol sosial untuk kepentingan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri KH. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dewan Penasehat, Kepala Koramil Kecamatan Samarang, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, perwakilan Kejaksaan Negeri Garut, perwakilan Polres Garut, serta sejumlah perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Kehadiran berbagai unsur tersebut membuka ruang dialog antara insan pers, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Namun, bagi Jurnal Justice News, sinergi bukan berarti kehilangan sikap kritis.
Pimpinan Redaksi Journal Justice News, Asep Saepul Barkah, S.H., menegaskan bahwa media yang dipimpinnya tidak lahir hanya untuk memenuhi ruang publik dengan berita.
Menurutnya, pers harus mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional serta berani menguji setiap informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat.
“Media harus menjadi penyampai informasi yang dapat dipercaya. Kami berkomitmen untuk bekerja berdasarkan fakta, menjaga independensi dan selalu berpihak pada kepentingan publik,” tegas Asep.
Pernyataan tersebut menjadi garis kebijakan redaksi. Pers tidak boleh kehilangan independensinya ketika berhadapan dengan kekuasaan, kepentingan politik, maupun kepentingan ekonomi.
Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah, lembaga negara, maupun pihak lain harus ditempatkan dalam koridor jurnalistik berbasis fakta, data, verifikasi, konfirmasi dan keberimbangan.
Sementara itu, KH. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dewan Penasehat Journal Justice News, menekankan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral.
Menurutnya, media mempunyai posisi strategis dalam membangun masyarakat yang kritis, cerdas dan sadar informasi.
“Media jangan hanya mengejar kecepatan dalam menyampaikan berita, tetapi harus mengutamakan kebenaran dan tanggung jawab. Independensi harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat merupakan modal utama sebuah media,” ujar KH. Abdul Mujib.
Ia berharap Journal Justice News tidak berhenti sebagai media penyampai informasi, tetapi mampu menjadi ruang edukasi publik sekaligus ikut mengawal kepentingan masyarakat.
“Pers harus menjadi penerang bagi masyarakat. Ketika ada persoalan publik, media harus mampu menyampaikan fakta secara berimbang, tidak menghakimi, tetapi juga tidak boleh takut untuk mengungkap kebenaran,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Asep Saepul Barkah bahwa keberanian pers harus dibangun di atas fakta, bukan keberanian tanpa dasar.
Journal Justice News mengusung tema “Membangun Pers Profesional, Independen, Berintegritas dan Berpihak pada Kepentingan Publik.”
Tema itu sekaligus menjadi tantangan bagi jajaran redaksi. Sebab, independensi tidak cukup ditulis dalam slogan, tetapi harus dibuktikan ketika media berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar.
Di tengah derasnya arus informasi digital, media dituntut mampu membedakan fakta dengan opini, informasi dengan propaganda, kritik dengan penghakiman, serta kepentingan publik dengan kepentingan kelompok.
Karena itu, verifikasi, konfirmasi, keberimbangan dan akurasi menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik Journal Justice News.
Kritik bukan permusuhan. Konfirmasi bukan tuduhan. Dan investigasi bukan penghakiman.
Setiap pihak yang menjadi objek pemberitaan tetap harus memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan agar masyarakat mendapatkan informasi secara utuh.
Kehadiran media juga membawa konsekuensi. Journal Justice News tidak ingin hanya muncul ketika ada seremoni pemerintahan atau kegiatan yang bersifat seremonial.
Ketika menyangkut kebijakan publik, penggunaan anggaran negara, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pembangunan, maupun persoalan sosial, pers memiliki fungsi untuk mengawasi dan menginformasikannya kepada masyarakat.
Dukungan pemerintah maupun aparat penegak hukum terhadap keberadaan media tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.
Justru media harus tetap memiliki jarak profesional dengan seluruh pihak yang menjadi objek pemberitaan.
Pemerintah bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pers mengawasi, menginformasikan, mengkritisi ketika diperlukan, sekaligus memberikan ruang kepada publik untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.
Peluncuran Journal Justice News bukanlah garis akhir. Justru setelah seremoni selesai, tantangan sebenarnya dimulai.
Sebab, mudah menyatakan diri sebagai media independen. Yang sulit adalah tetap independen ketika fakta yang ditemukan tidak menyenangkan bagi pihak tertentu.
Di titik inilah integritas sebuah media diuji.
Journal Justice News membawa komitmen untuk bekerja berdasarkan fakta, mengedepankan etika jurnalistik, membuka ruang hak jawab, melakukan konfirmasi secara proporsional, serta menempatkan kepentingan publik sebagai salah satu pijakan utama dalam pemberitaan.
Kehadiran KH. Abdul Mujib, M.Ag. sebagai Dewan Penasehat dan Asep Saepul Barkah, S.H. sebagai Pimpinan Redaksi memperkuat pesan bahwa profesionalisme jurnalistik harus berjalan bersama moral, etika, tanggung jawab dan keberanian menyampaikan kebenaran.
Dari Gedung PGRI Kecamatan Samarang, pesan itu ditegaskan. Pers bukan alat kekuasaan. Pers juga bukan musuh kekuasaan. Pers adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang memiliki kewajiban mengawasi kekuasaan dan menyampaikan fakta kepada masyarakat.
Journal Justice News resmi diluncurkan. Seremoninya boleh berakhir, tetapi kerja jurnalistik sesungguhnya baru dimulai.
.png)
Posting Komentar untuk "Journal Justice News Resmi Diluncurkan di Garut, Tegaskan Pers Profesional, Independen dan Berpihak pada Kepentingan Publik"