Dugaan minimnya transparansi pengelolaan alokasi anggaran bernilai ratusan juta rupiah serta status aset usaha kini menjadi sorotan publik desa setempat.
Kepala Desa Dunguswiru, Dadang Kusnadi, membenarkan adanya kucuran modal yang masuk ke BUMDes. Namun, ia mengaku tidak mengingat pasti besaran nominal dana desa yang telah disetorkan tersebut.
"Memang ada beberapa kali penyertaan modal ke BUMDes, namun untuk nominal pastinya saya lupa. Yang saya ingat itu untuk program ketahanan pangan tahun 2025 yaitu usaha ayam petelurlalu simpan pinjam, dan pengembangan usaha tahu," ujar Dadang saat dikonfirmasi.
Dadang menambahkan, unit usaha simpan pinjam hingga saat ini masih berjalan. Sementara itu, unit ketahanan pangan usaha ayam petelur dengan populasi sekitar 600 ekor diakuinya belum menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) lantaran tergolong baru. Untuk rincian teknis penggunaan anggaran, Dadang mengarahkan media untuk mengonfirmasi langsung Ketua BUMDes, Hendra, yang juga bertugas sebagai pengajar di SDN 3 Dunguswiru.
Mendapat petunjuk dari Kades, insan pers langsung mendatangi SDN 3 Dunguswiru untuk mengonfirmasi perimbangan berita. Namun, sosok yang didatangi justru enggan diwawancarai dan diduga tidak mengakui identitas dirinya sebagai Hendra.
"Maaf, Pak Hendra sedang ada acara di kecamatan," ujar pria tersebut seraya bergegas pergi dari lokasi.
Tindakan itu bertolak belakang dengan keterangan staf pengajar di sekolah tersebut. Beberapa guru membenarkan bahwa pria yang ditemui media itu memang benar Hendra, Ketua BUMDes sekaligus guru di SDN 3 Dunguswiru.
Di sisi lain, lokasi unit usaha BUMDes turut memicu keresahan warga. Kandang ayam petelur BUMDes tersebut berdiri di atas tanah milik pribadi Kepala Desa, yang dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan serta ketidakjelasan status aset BUMDes.
Seorang warga desa yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa selama ini masyarakat mengira fasilitas tersebut merupakan milik pribadi sang Kades akibat ketiadaan informasi publik.
"Kami masyarakat hanya tahu itu kandang milik pribadi Kades. Kami menuntut adanya transparansi atas penyertaan modal ini, serta menagih agar hasil usaha BUMDes benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Dunguswiru," tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus BUMDes Dunguswiru belum memberikan keterangan resmi terkait detail pertanggungjawaban penyertaan modal dan kejelasan status operasional unit usahanya.
.png)
Posting Komentar untuk "Dugaan Pengelolaan BUMDes Dunguswiru Tak Transparan: Kades Lupa Nominal Modal, Ketua BUMDes Enggan Diwawancarai"