www.jejakkriminal.nett
Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dan Isu Dasco Gantikan Gibran Menjadi Ujian Serius Bagi Transparansu Kekuasaan Dan Kedaulatan Hukum
Oleh: EDO Z
Bendahara Umum DPD BARA JP LAMPUNH
Indonesia kembali dihadapkan pada dinamika politik yang menyita perhatian publik. Penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, serta beredarnya isu Sufmi Dasco Ahmad akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, menjadi dua persoalan yang perlu dicermati secara serius.
Kasus dugaan penyadapan bukan perkara sederhana. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan, persoalan ini menyangkut privasi, keamanan negara, dan integritas institusi penegak hukum.
Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang terlibat, informasi apa yang dicari, dan untuk kepentingan siapa hasil penyadapan digunakan. Pengusutan harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang jabatan maupun kedekatan kekuasaan. Namun, semua tersangka tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan.
Di sisi lain, isu Dasco menggantikan Gibran telah dibantah oleh Dasco sendiri. Karena itu, kabar tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai fakta atau dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perebutan kekuasaan. Pergantian Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan rumor maupun manuver politik.
Bagi kami, kedua persoalan ini harus menjadi momentum memperkuat transparansi pemerintahan dan supremasi hukum. Presiden Prabowo perlu memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai kewenangan, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Jangan sampai energi bangsa habis untuk kegaduhan elite, sementara rakyat masih menghadapi persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan.
Negara tidak boleh dikuasai kepentingan kelompok, hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan, dan rakyat tidak boleh menjadi korban pertarungan elite politik.
Indonesia membutuhkan kepastian hukum, pemerintahan yang stabil, serta pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
EDO Z
Bendahara Umum DPD BARA JP LAMPUNG
.png)
Posting Komentar untuk "Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dan Isu Dasco Gantikan Gibran Menjadi Ujian Serius Bagi Transparansu Kekuasaan Dan Kedaulatan Hukum"