Kursi Belum Hangat, Kawan Sudah Mencari Pengganti
Sebuah Elegi tentang Kesetiaan yang Diuji Kekuasaan
Ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan jabatan: melihat orang-orang yang dahulu berjalan bersama, begitu cepat sibuk mencari siapa yang akan duduk di kursi yang ditinggalkan.
Kabar berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 belum selesai menjadi perbincangan. Namun, nama Sufmi Dasco Ahmad sudah diusulkan oleh kelompok yang mengatasnamakan Militan Gibran 08 Nusantara.
Aku bertanya dalam diam:
Bukankah kemarin kita masih menyebut diri sebagai keluarga perjuangan? Mengapa hari ini kursi lebih cepat dibicarakan daripada perjalanan seorang kawan?
Dahulu kita berteriak di bawah bendera yang sama. Kita menanggung panas, cibiran, dan lelah demi keyakinan. Tetapi ketika keadaan berubah, sebagian orang justru mulai mencari tempat bersandar yang baru.
Apakah yang kita perjuangkan selama ini nilai, atau sekadar kedekatan dengan kekuasaan?
Dalam hukum ketatanegaraan, persoalan ini bukan sekadar perebutan kursi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, usulan relawan boleh menjadi aspirasi politik, tetapi tidak otomatis menjadi keputusan konstitusional. Ada mekanisme, kewenangan, dan tanggung jawab hukum yang wajib dihormati. Jabatan negara bukan hadiah kelompok, bukan pula milik organisasi relawan.
Konstitusi harus berdiri lebih tinggi daripada kepentingan siapa pun.
Namun, ada hukum lain yang tidak tertulis dalam lembaran negara: hukum nurani.
Tidak ada pasal yang dapat memaksa seseorang tetap bersahabat. Tidak ada undang-undang yang melarang orang mengubah pilihan politik. Tetapi masyarakat berhak menilai konsistensi antara ucapan, tindakan, dan nilai perjuangan yang dahulu mereka gaungkan.
Kawan, jangan sampai perjuangan menjadi jas yang dikenakan ketika berkuasa, lalu ditanggalkan ketika keadaan berubah.
Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan menghapus sejarah. Kita boleh membicarakan masa depan, tetapi jangan melupakan orang-orang yang pernah berjalan bersama.
Sebab, kursi bisa berganti penghuni. Kekuasaan bisa berpindah tangan. Namun, ketika kehormatan hilang karena kepentingan, tidak ada jabatan yang mampu membelinya kembali.
YANG SEDANG DIUJI HARI INI BUKAN HANYA PERJALANAN GIBRAN, MELAINKAN JUGA KONSISTENSI MEREKA YANG PERNAH MENGAKU SEBAGAI KAWAN PERJUANGAN.
Jangan terlalu sibuk mencari pengganti sampai lupa menjaga persaudaraan.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berhasil menduduki kursi, tetapi juga siapa yang tetap menjaga prinsip ketika kursi itu tidak lagi tersedia.
AHMAD MH
Sekretaris DPC BARAJP Lampung Timur
Setia pada perjuangan, teguh menjaga kehormatan.
.png)
Posting Komentar untuk "KURSI BELUM HANGAT, KAWAN SUDAH MENCARI PENGGANTI Sebuah Elegi tentang Kesetiaan yang Diuji Kekuasaan Ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan jabatan: melihat orang-orang yang dahulu berjalan bersama, begitu cepat sibuk mencari siapa yang akan duduk di kursi yang ditinggalkan. Kabar berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 belum selesai menjadi perbincangan. Namun, nama Sufmi Dasco Ahmad sudah diusulkan oleh kelompok yang mengatasnamakan Militan Gibran 08 Nusantara. Aku bertanya dalam diam: Bukankah kemarin kita masih menyebut diri sebagai keluarga perjuangan? Mengapa hari ini kursi lebih cepat dibicarakan daripada perjalanan seorang kawan? Dahulu kita berteriak di bawah bendera yang sama. Kita menanggung panas, cibiran, dan lelah demi keyakinan. Tetapi ketika keadaan berubah, sebagian orang justru mulai mencari tempat bersandar yang baru. Apakah yang kita perjuangkan selama ini nilai, atau sekadar kedekatan dengan kekuasaan? Dalam hukum ketatanegaraan, persoalan ini bukan sekadar perebutan kursi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, usulan relawan boleh menjadi aspirasi politik, tetapi tidak otomatis menjadi keputusan konstitusional. Ada mekanisme, kewenangan, dan tanggung jawab hukum yang wajib dihormati. Jabatan negara bukan hadiah kelompok, bukan pula milik organisasi relawan. Konstitusi harus berdiri lebih tinggi daripada kepentingan siapa pun. Namun, ada hukum lain yang tidak tertulis dalam lembaran negara: hukum nurani. Tidak ada pasal yang dapat memaksa seseorang tetap bersahabat. Tidak ada undang-undang yang melarang orang mengubah pilihan politik. Tetapi masyarakat berhak menilai konsistensi antara ucapan, tindakan, dan nilai perjuangan yang dahulu mereka gaungkan. Kawan, jangan sampai perjuangan menjadi jas yang dikenakan ketika berkuasa, lalu ditanggalkan ketika keadaan berubah. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan menghapus sejarah. Kita boleh membicarakan masa depan, tetapi jangan melupakan orang-orang yang pernah berjalan bersama. Sebab, kursi bisa berganti penghuni. Kekuasaan bisa berpindah tangan. Namun, ketika kehormatan hilang karena kepentingan, tidak ada jabatan yang mampu membelinya kembali. YANG SEDANG DIUJI HARI INI BUKAN HANYA PERJALANAN GIBRAN, MELAINKAN JUGA KONSISTENSI MEREKA YANG PERNAH MENGAKU SEBAGAI KAWAN PERJUANGAN. Jangan terlalu sibuk mencari pengganti sampai lupa menjaga persaudaraan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berhasil menduduki kursi, tetapi juga siapa yang tetap menjaga prinsip ketika kursi itu tidak lagi tersedia. AHMAD MH Sekretaris DPC BARAJP Lampung Timur Setia pada perjuangan, teguh menjaga kehormatan"